Tajuk Hukum
Buni Yani Divonis Satu Tahun Enam Bulan
14 Nov 2017 | 19:22 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara terhadap terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Buni Yani.
Buni Yani Hadapi Vonis
14 Nov 2017 | 09:10 WIB
Terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani dijadwalkan menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Selasa.
Jadi Tersangka Lagi, Setnov Laporkan Dua Pimpinan KPK ke Bareskrim
11 Nov 2017 | 09:21 WIB
Kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindakan perlawanan terhadap putusan pengadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Dilaporkan ke Bareskrim, Pimpinan KPK Siap Dipenjara
11 Nov 2017 | 09:06 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan bahwa laporan terhadap dirinya dan Agus Rahardjo di Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pemalsuan surat sebagai proses yang wajar.
KPK Pastikan Tersangka Baru KTP-el Miliki Dua Alat Bukti
08 Nov 2017 | 09:25 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan lembaganya sudah memiliki lebih dari dua bukti terkait tersangka baru dalam pengembangan dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-e).
MK Tolak Gugatan Lima Napi Korupsi Terkait Remisi
07 Nov 2017 | 22:07 WIB
Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi Pasal 14 ayat (1) UU Permasyarakatan terkait pemberian remisi yang diajukan oleh lima orang narapidana korupsi.
KPK Akui Ada Tersangka Baru KTP-el, Atas Nama Siapa?
07 Nov 2017 | 22:04 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam pengembangan kasus proyek KTP elektronik (KTP-e).
KPK Panggil Ulang Setnov Jadi Saksi KTP-el
07 Nov 2017 | 22:01 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil kembali Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam penyidikan tindak pidana korupsi KTP elektronik.
MK: Penganut Kepercayaan Boleh Dicantumkan di KTP
07 Nov 2017 | 21:55 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang diajukan oleh empat warga negara Indonesia yang menganut aliran kepercayaan.
Berita Terbaru