07 Sep 2017 | 19:14 WIB
Share fb tw g+ wa tl

DPR Harapkan Indonesia Buka Keran Pengungsi Rohingya

Tajuk.co, BALI -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong Pemerintah Indonesia untuk membuka diri bagi pengungsi warga Rohingya, Myanmar yang saat ini mengalami krisis kemanusiaan di negara tersebut.

"Sebagai bangsa besar, sudah semestinya membantu untuk kemanusiaan bagi warga Rohingya untuk lokasi pengungsian untuk sementara waktu di salah satu pulau," kata Fadli Zon di sela-sela acara pertemuan anggota Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Keberlanjutan di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/9).

Ia mengatakan langkah Pemerintah Indonesia yang dilakukan selama ini dalam menyikapi krisis kemanusiaan di wilayah Rohingya masih normatif, seperti seruan dan kecaman terhadap perlakukan dari aparat militer di Myanmar.

"Namun perlu tindakan nyata sebagai negara yang besar dan berdaulat, seperti membuka diri untuk memberikan perlindungan terhadap warga Rohingya dengan memberikan tempat pengungsian di salah satu lokasi atau pulau," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Fadli Zon mengatakan untuk kemanusiaan Pemerintah Indonesia sejak zaman orde lama, orde baru sudah melakukan tindakan dan langkah nyata, seperti yang pernah terjadi saat konflik di Vietnam.

"Waktu itu Pemerintah Indonesia memberi perhatian besar pada segi kemanusiaan dengan memberikan tempat mengungsi di Pulau Galang," ujarnya.

Menyinggung terjadinya krisis kemanusiaan di Myanmar, kata dia, semua peserta anggota Parlemen Dunia juga mengecam tindakan kebiadaban manusia tersebut.

"Bahkan tidak saja dari negara mayoritas Islam, tapi juga para pemimpin dunia juga mengecam kekerasan yang terjadi di wilayah Rohingya," ucapnya.

Ia menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk memanggil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia agar bisa mengatasi negaranya dan menegaskan supaya bisa menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut.

"Bila tidak didengarkan saran dari kita (Pemerintah Indonesia), harus berani juga mengambil tindakan tegas, antara lain dengan menarik Duta Besar Indonesia untuk Myanmar dan bila perlu memutuskan hubungan diplomatik," kata Fadli Zon menegaskan. (FHR)


BERITA TERKAIT