08 Sep 2017 | 20:47 WIB
Share fb tw g+ wa tl

Indonesia Peringkat 60 dari 61 Indeks Literasi Dunia

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (foto: budi/tajuk) Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (foto: budi/tajuk)

Tajuk.co, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti peringkat Indonesia dalam Indeks Literasi Dunia yang dikeluarkan oleh John Miller, President Universitas Central Connecticut State di New Britain pada 2016.

Hasil riset tersebut menyebutkan Indonesia masih menempati peringkat 60 dari 61 negara yang berhasil dihimpun datanya.

“Di tengah upaya kita menghapus buta aksara, Indeks Literasi kita ternyata masih sangat rendah. Pemerintah harus lebih kerja keras, terutama kementerian/lembaga terkait, seperti Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Perpusnas,” jelas Abdul Fikri sebagaimana rilis yang diterima Tajuk.co, Jumat (8/9).

Berbeda dengan riset pada umumnya, riset ini menekankan pada hasil ujian literasi dan juga melihat  karakteristik sikap terpelajar. Misalnya, jumlah perpustakaan dan koran hingga lamanya sekolah, serta ketersediaan komputer di sebuah negara.  Sehingga, indeks ini bukan hanya melihat kemampuan penduduk sebuah negara dalam membaca atau menulis saja. Tapi, juga perangkat pendukung dan sikap terpelajar warganya.

“Urusan literasi ini tersebar di beberapa instansi namun koordinasinya rendah. Program pemberantasan buta aksara ada di Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud. Tapi yang terus memantau tingkat literasi negeri ini adalah Perpusnas. Koordinasi antar keduanya pun tak terlihat, belum lagi dengan instansi lain yang mengampu fungsi pendidikan,” jelas Anggota Fraksi PKS DPR RI ini.

Di sisi lain, anggaran untuk meningkatkan Indeks Literasi masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara di ASEAN. Misalnya, Singapura mengalokasikan anggaran untuk institusi seperti Perpusnas hingga Rp 1,7 triliyun per tahun. Malaysia sampai Rp 66,8 triliyun rupiah. Indonesia hanya Rp 500 miliar.  

“Padahal jumlah penduduk mereka sangat jauh lebih sedikit dibanding kita, Indonesia,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX yang meliputi Kabupaten/Kota Tegal, serta Kabupaten Brebes ini.

Faktor lain yang jadi pemicu rendahnya literasi Indonesia adalah rendahnya koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Seharusnya Pemerintah Daerah saling melengkapi, tidak melulu bergantung dengan Pemerintah Pusat.

Hal itu karena, tambahnya, fungsi pendidikan adalah fungsi yang didesentralisasikan sesuai asas otonomi daerah.

“Namun, faktanya, daerah masih tergantung pusat  terutama dari sisi anggaran, karena memang PAD daerah maksimal hanya 10% dari APBD-nya. 90% anggaran daeerah selama ini berasal dari kucuran pusat berupa DAU, DAK, dan dana bagi hasil. Sehingga ruang fiskal daerah untuk mengatasi problema lokal kesulitan. Termasuk masalah literasi ini,” papar Mantan Kepala Sekolah SMK 1 Slawi Tegal ini.

Sehingga, Abdul Fikri berharap adanya Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ini menjadi kesempatan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dapat merenungkan kembali tantangan keaksaraan, termasuk rendahnya tingkat literasi di antara negara-negara dunia.

 


BERITA TERKAIT