19 Dec 2018 | 17:29 WIB
Share fb tw g+ wa tl

Kebuntuan Pembangunan Energi Nasional Perlu Didobrak

Dua mantan Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro dan Sudirman Said dalam dialog tentang energi bersih di Jakarta, (19/12). Foto: IST Dua mantan Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro dan Sudirman Said dalam dialog tentang energi bersih di Jakarta, (19/12). Foto: IST

Tajuk.co JAKARTA – Perlu ada big push (dorongan besar) dari pemimpin negara (national leadership) untuk mendobrak kebuntuan dalam mengatasi persoalan energi nasional. Pasalanya selama ini, dalam soal energi, seringkali kepentingan jangka panjang (teknokratik) dikalahkah oleh kepentingan jangka pendek.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2014-2016, Sudirman Said menegaskan hal itu pada diskusi bertajuk Indonesia Clean Energy Dialogue: Reviewing 2018, Outlooking 2019, Selasa (19/12) di Jakarta.

“Sebagai bangsa, Indonesia tidak cukup tangguh menghadapi tekanan jangka pendek. Pikiran jauh, teknokratik, visioner, berkonsep tidak cukup kuat untuk bertahan. Padahal ini penting untuk mengatasi persoalan energi nasional,” kata Sudirman, yang juga Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Sudirman melihat, kepentingan politik jangka pendek acap mengesampingkan kepentingan jangka Panjang. Sehingga pembangunan energi nasional jangka panjang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat.

Sudirman menilai, politik membuat pembangunan energi nasional penuh dengan ketidakstabilan. Dia mencatat, dalam 20 tahun terakhir ada sembilan Menteri yang silih gerganti menduduki kursi Menteri ESDM. Empat pergantian di antaranya terjadi dalam kurun empat tahun terakhir.

“Di periode ini Menteri ESDM berganti empat kali, atau rata-rata setiap tahun ganti Menteri,” imbuh dia.

Hal serupa juga terjadi di Pertamina, BUMN yang menangani sektor energi. Dalam catatannya, Dirut Pertamina umurnya rata-rata 14 bulan. “Jadi setiap 14 bulan ada pergantian Dirut Pertamina,” ujar dia.

Kondisi ini tidak bisa diterus-teruskan, jika Indonesia ingin pembangunan energi nasional berjalan sesuai dengan jalurnya (on the track). Kepentingan politik jangka pendek tidak boleh mengalahkan kepentingan nasional jangka Panjang.

“Teknokrat bekerja dengan riset, benchmark, perencanaan, kebijakan ikubasi, evaluasi, dan seterusnya. Ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Karena itu perlu kestabilan. Sementara politisi maunya instan. Ada proyek, foto foto peresmian. Teknokrat perlu kestabilan, politisi perlu kontrol, dan teknokrat selalu kalah,” katanya prihatin.

Dalam pandangan Sudirman, harus ada terobosan, karena gap antara permintaan dan ketersediaan energi fosil makin melebar. Energi fosil makin lama juga makin menipis cadangannya, dan akan habis pada waktunya.

Dan yang perlu diwaspadai, makin lebarnya gap antara permintaan dan ketersediaan energi fosil, dalam hal ini minyak bumi, sangat berpengaruh pada neraca pembayaran dan kestabilan moneter. Makin besar impor BBM, makin berisiko terhadap kestabilan moneter.

Impor energi, lanjut Sudirman, menyedot devisa sangat besar. Ini juga membuat ketergantungan ekonomi nasional pada faktor global semakin tinggi. Karenanya investasi di sektor energi, terutama energi baru dan terbarukan menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan.

“Harus disadari bahwa investasi di energi punya dua dampak, yakni menghasilkan volume energi yang besar dan menjadi lokomotif bagi perputaran ekonomi selanjutnya. Jadi mengapa kita tidak pernah serius menjaga iklim investasi di energi?” tanya Sudirman mengakhiri paparannya. (HIP)


BERITA TERKAIT