05 Jan 2017 | 11:06 WIB
Share fb tw g+ wa tl

Komisi I: Pemblokiran Situs Harusnya Jadi Jalan Terakhir

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta Anggota Komisi I DPR RI Sukamta

Tajuk.co, JAKARTA -- Pemerintah kembali memblokir situs-situs Islam. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan, pemblokiran situs-situs berkonten Islam ini seharusnya tidak terulang lagi. Kalaupun akhirnya terpaksa dilakukan, harusnya pemblokiran ini diambil sebagai jalan terakhir setelah pembinaan dilakukan.

"Ini tentunya tanggung jawab kita semua baik masyarakat, swasta maupun pemerintah demi mewujudkan dunia maya yang beradab sebagaimana sipirit UU ITE," ujar Sukamta di Jakarta, Rabu (4/1/2017)

Sekretaris Fraksi PKS ini meminta pemerintah agar bekerja secara sistematis, terukur dan teratur. Dimulai dengan membuat peraturan-peraturan terkait. "Segera buatlah Peraturan Pemerintah tentang pemblokiran yang mengatur kriteria dan parameter yang dilarang apa saja, siapa yang berhak melarang, bagaimana prosedurnya, siapa yang menindak dan seterusnya, serta segera buatlah unit yang secara khusus menangani hal ini sesuai amanah UU ITE Pasal 40 ayat 6," sebut dia.

Sukamta menegaskan, di era demokrasi ini semua harus bermain di ruang permainan yang terang dan jelas. "Yang abu-abu harus dibuat menjadi jelas; biar tidak ada dusta di antara kita. Tanpa aturan yang jelas, tindakan pemblokiran hanya akan menimbulkan masalah baru yang tidak perlu, dan pasti akan timbul kesan pemerintah berlebihan, sewenang-wenang dan despotik (anti-kritik)," terang dia.

Sukamta tidak memungkiri jika selama ini terkesan ada semacam ketidakadilan. Harusnya pemerintah menertibkan situs-situs yang ada tanpa pandang bulu, tanpa pandang konten dari agama tertentu atau komunitaas tertentu.

Jangan misalnya lebih suka memblokir situs dengan konten agama tertentu tapi situs dengan konten agama lain yang juga dinilai bertentangan dengan UU ITE malah tidak ditindak. Juga misalnya memblokir situs yang suka mengkritik pemerintah. "Saya khawatir ketidakadailan semacam ini akan semakin membuat suasana tidak kondusif, tidak terkendali, karena masyarakat akan semakin marah dan protes," ujar dia. (FHR)


BERITA TERKAIT