06 Apr 2017 | 23:58 WIB
Share fb tw g+ wa tl

Langgar Putusan Sendiri, GKR Hemas Pertanyakan MA

Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas saat diwawancarai. Foto: Istimewa Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas saat diwawancarai. Foto: Istimewa

Tajuk.co, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mengultimatum Mahkamah Agung (MA) untuk menjelaskan ke publik mengenai pelantikan tiga pimpinan baru DPD RI yang ilegal. 

"Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Suwardi, agar segera menjelaskan ke publik mengapa melakukan tindakan pengambilan sumpah yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung sendiri," kata Hemas.

Hemas menegaskan ultimatum kepada MA tersebut, berlaku dalam waktu 1X24 jam. “Ultimatum ini tidak terkait mempertahankan kekuasaan. Tapi untuk mengingatkan bahwa politik harus tunduk pada hukum yang berlaku,” lanjutnya. 

Senator asal Yogyakarta itu menambahkan, apabila MA tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat secara rasional dalam waktu 24 jam, maka akan ada konsekusinnya. MA harus membatalkan pengambilan sumpah jabatan yang dilakukannya pada Paripurna ke-sembilan DPD itu.  “Itu perlu dilakukan untuk menjaga keluhuran martabat dan kewibawaan MA sendiri,” ungkapnya.

Komisi III DPR akan menanyakan kepada Mahkamah Agung mengenai polemik pimpinan DPD RI. Anggota Komisi III Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, MA telah melakukan hal yang bertentangan. Awalnya, MA membuat keputusan yang membatalkan tata tertib DPD tentang masa jabatan pimpinan DPD selama 2,5 tahun.

Dengan demikian, Pimpinan DPD seharusnya tetap menjabat selama 5 tahun hingga akhir periode. Namun, DPD tetap menyelenggarakan pemilihan dan menetapkan Oesman Sapta sebagai ketua, serta Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai wakil ketua.

Wakil Ketua MA Suwardi pun tetap mengambil sumpah terhadap ketiganya pada Selasa (5/4) malam. "Itu nanti kami pertanyakan MA kenapa ada hal-hal yang bertentangan? Pertama menganulir, tetapi ikut melantik," kata Dasco.

Menurut Dasco, Komisi III DPR sebagai mitra kerja akan berkunjung ke MA membicarakan berbagai isu. Isu soal Pimpinan DPD juga akan dibahas. "Nanti kita tanyakan," tambah dia.

Rangkaian proses pemilihan dan pengambilan sumpah pimpinan DPD mendapatkan protes dari pihak yang kontra terhadap Oesman Sapta.

Salah satu protes datang dari Wakil Ketua DPD sebelumnya, Farouk Muhammad. Farouk menilai, MA telah melanggar hukum yang dibuatnya sendiri.

"Jadi ini bukan lagi persoalan DPD atau Pimpinan DPD. Tapi soal marwah hukum, supremasi hukum. Tidak ada kepastian hukum. Dengan mudah MA merubah (keputusannya)," ujar Farouk.

Sebelumnya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Suwardi, melantik Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI, serta Nono Sampono dan Darmayanti Lubis, masing-masing sebagai Wakil Ketua.

Pelantikan oleh MA tersebut, melanggar Putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menetapkan masa jabatan Pimpinan DPD 5 tahun, yang tertuang dalam Putusan MA nomor 20 P/HUM/2017. (NG)


BERITA TERKAIT