05 Jun 2017 | 14:35 WIB
Share fb tw g+ wa tl

Masyarakat Perlu Awasi Badan Siber dan Sandi Negara

Pratama Persadha. Foto: IST Pratama Persadha. Foto: IST

Tajuk.co JAKARTA – Pakar keamanan siber, Pratama Persadha mengajak  masyarakat ikut melakukan pengawasan pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang baru dibentuk. Pasalnya,  tugas dan fungsi badan baru ini sangat krusial dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Menurut Pratama, melihat tugas dan fungsinya, praktis semua urusan siber ada pada BSSN. Jelas dengan ini kita berharap lahir standar yang jelas model keamanan siber sepeti apa yang harus direalisasikan oleh instansi pemerintah dan sektor penting swasta. Jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti situs Revolusi Mental yang langsung down diretas beberapa saat setelah dilaunching,” jelas mantan Plt Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara ini di Jakarta (4/6).

Pratama menjelaskan, BSSN akan menjadi tumpuan utama pemerintah dalam menanggulangi serangan siber di tanah air yang terus meningkat. BSSN sendiri fokus pada identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber, seperti disebut dalam Pepres

Karenanya Pratama menegaskan, BSSN baiknya bebas dari kepentingan politik. Tidak menjadi tempat bagi-bagi kursi kekuasaan dan proyek.

“BSSN ini harus diisi SDM mumpuni. Kita tidak ragukan kemampuan SDM Lembaga Sandi Negara, Dirjen Aptika dan ID-SIRTII. Namun tidak kalah penting, para pimpinan BSSN nanti harus dipilih sesuai kompetensinya. Karena urusan keamanan siber ini berat dan memerlukan tanggungjawab 24 jam,” jelas Pratama, yang juga chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center).

Ditambahkan Pratama meskipun baru saja dibentuk, BSSN harus segera menentukan strategi-strategi akselerasi agar segera memberikan dampak nyata ke dunia siber tanah air.

“Kita menyadari penggabungan Lembaga Sandi Negara, Ditjen Aptika Kominifo, dan ID-SIRTI ke BSSN tidak dapat secara instan dilakukan. Apalagi dengan birokrasi di Indonesia menuntut tata aturan yang begitu banyak. Namun demikian, BSSN tidak boleh terjebak ke dalam fokus peralihan administratif tersebut, tetapi fokus terhadap akselerasi permasalahan-permasalahan dunia siber yang saat ini berkembang,” terang dia. 

“Saya pikir komunitas siber di indonesia, baik yang ada di pemerintah, swasta, praktisi IT, akademisi, bahkan kelompok-kelompok underground hacker sendiri pun akan sangat terbuka jika diminta berkontribusi guna akselerasi keamanan dunia siber di Indonesia,” pungkas Pratama. (IDC)

 


BERITA TERKAIT