20 Sep 2017 | 19:31 WIB
Share fb tw g+ wa tl

MPR Minta Pansus Hak Angket Tidak Diperpanjang

(foto: ist) (foto: ist)

Tajuk.co, JAKARTA – Masa kerja Hak Pansus Angket KPK akan berakhir pada 28 September 2017 mendatang.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai, kerja pansus yang diketahui oleh Agun Gunandjar tersebut sudah cukup memiliki bukti cukup sehingga tidak perlu diperpanjang.

“Pansus kan sudah punya hasil ya sudah. Dikrim. Jangan Dikit dikit Presiden, Presiden lagi mengurusi rakyat,” ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakata, Rabu (20/9).

Tak hanya itu menurut Politisi PAN ini, Pimpinan DPR RI pun tak seharusnya melakukan konsultasi dengan Presiden. Sebab, masih banyak permasalahan bangsa yang harus diatasi, seperti menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, pertumbuhan ekonomi.

“Biarlah pansus angket ya pasnus angket. Saya berharap tidak diperpanjang lagi. Nanti biarlah hasilnya disampaikan,” ucapnya.

Terkait apakah PAN akan ikut serta jika Pansus angket diperpanjang, ketua Umum PAN ini menegaskan bahwa PAN tak akan ikut terlibat sebagai anggota Pansus.

“Kita gak ngirim, tapi kalau jalan terus kita harus mengawal,” ucapnya

Senada, Presiden Jokowi pun hari ini, telah menegaskan bahwa dirinya menolak untuk menerima konsultasi dari Pansus Hak Angket KPK terkait hasil rekomendasi yang telah diselidikinya.

Jokowi menegaskan hal itu merupakan ranah legislatif dan bukan ranah eksekutif.

“Itu wilayahnya Dewan Perwakilan Rakyat, kasusnya di wilayah DPR,” ujar Presiden Jokowi dengan nada tegas saat dicegat ketika hadiri Indonesia Business and Development Expo 2017, Jakarta, Rabu, 20 September 2017.

 

 

 

 – Masa kerja Hak Pansus Angket KPK akan berakhir pada 28 September 2017 mendatang.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai, kerja pansus yang diketahui oleh Agun Gunandjar tersebut sudah cukup memiliki bukti cukup sehingga tidak perlu diperpanjang.

“Pansus kan sudah punya hasil ya sudah. Dikrim. Jangan Dikit dikit Presiden, Presiden lagi mengurusi rakyat,” ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakata, Rabu (20/9).

Tak hanya itu menurut Politisi PAN ini, Pimpinan DPR RI pun tak seharusnya melakukan konsultasi dengan Presiden. Sebab, masih banyak permasalahan bangsa yang harus diatasi, seperti menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, pertumbuhan ekonomi.

“Biarlah pansus angket ya pasnus angket. Saya berharap tidak diperpanjang lagi. Nanti biarlah hasilnya disampaikan,” ucapnya.

Terkait apakah PAN akan ikut serta jika Pansus angket diperpanjang, ketua Umum PAN ini menegaskan bahwa PAN tak akan ikut terlibat sebagai anggota Pansus.

“Kita gak ngirim, tapi kalau jalan terus kita harus mengawal,” ucapnya

Senada, Presiden Jokowi pun hari ini, telah menegaskan bahwa dirinya menolak untuk menerima konsultasi dari Pansus Hak Angket KPK terkait hasil rekomendasi yang telah diselidikinya.

Jokowi menegaskan hal itu merupakan ranah legislatif dan bukan ranah eksekutif.

“Itu wilayahnya Dewan Perwakilan Rakyat, kasusnya di wilayah DPR,” ujar Presiden Jokowi dengan nada tegas saat dicegat ketika hadiri Indonesia Business and Development Expo 2017, Jakarta, Rabu, 20 September 2017.

 

 

 


BERITA TERKAIT