23 Sep 2017 | 21:05 WIB
Share fb tw g+ wa tl

Pakar Kritisi Struktur Badan Siber tak Kunjung Terbentuk

Tajuk.co, JAKARTA -- Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengemukakan ancaman siber bakal menjadi momok pada tahun depan karena hingga kini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) belum memiliki susunan organisasi tata kerja (SOTK).

Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN, SOTK harus sudah terbentuk paling lambat 4 bulan sejak perpres diundangkan, kata Pratama melalui surat elektroniknya.

Berdasar Pasal 57 Perpres BSSN, SOTK sudah harus ada sejak 23 September 2017. Apalagi, latar belakang penerbitan perpres itu terkait respons Pemerintah terhadap serangan siber 2017.

Pratama menilai belum adanya Kepala BSSN definitif membuat SOTK, BSSN terkendala. Bahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) belum bisa memproses lebih jauh.

Dampaknya, lanjut dia, Komisi I (Bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelijen) DPR RI juga enggan membahas anggaran 2018 untuk BSSN lebih jauh karena belum jelas posisinya.

"Ini bisa berbahaya bagi keamanan siber di Tanah Air," kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research Center/CISSReC) itu.

Sepanjang 2017, kata Pratama, ancaman siber yang hadir di Tanah Air sangat mengkhawatirkan. Bila BSSN masih terombang-ambing, akan membuat ancaman siber menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan pada tahun 2018.

"Serangan malware wannacry dan nopetya, misalnya, membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kerepotan. Bahkan, banyak korban di sisi infrastruktur strategis kita," katanya. (FHR)


BERITA TERKAIT