12 Oct 2016 | 00:37 WIB
Share fb tw g+ wa tl

Partai Golkar Hormati Keabsahan Majelis Tahkim PKS

Ketua Majelis Tahkim PKS hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah Hakim Mahkamah Partai Golkar, Selasa (11/10) malam di Jakarta. Foto: IST Ketua Majelis Tahkim PKS hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah Hakim Mahkamah Partai Golkar, Selasa (11/10) malam di Jakarta. Foto: IST

Tajuk.co JAKARTA – Partai Golkar melakukan Pengambilan Sumpah Hakim Mahkamah Partai dan Pelantikan Pengurus Pusat Badan Advokasi Partai Golkar Periode 2016-2019, Selasa (11/10) malam. Dalam acara yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta itu, Golkar mengundang Ketua Mahkamah Partai PKS, Hidayat Nur Wahid.

Ketua Umum Partai Golkar (PG) Setya Novanto menegaskan, dengan mengundang Hidayat Nur Wahid, Partai Golkar menghormati keabsahan Mahkamah Partai PKS sebagai suatu bentuk persaudaraan sesama partai politik.

"Kita turut mengundang Bapak Hidayat Nur Wahid sebagai bukti bahwa Partai Golkar akui keberadaan Mahkamah Partai PKS. Juga sebagai bentuk pengenalan Mahkamah Partai PKS kepada seluruh kader-kader Partai Golkar dari daerah yang hadir malam ini," jelas Setya Novanto.

Lebih lanjut Setya Novanto mengatakan, pembentukan Mahkamah Partai adalah hak masing-masing partai. Kemudian didaftarkan ke Kemunkumham.

"Putusannya harus ditaati di tingkat internal dan dihormati eksternal,"tandas Setya dalam acara yang juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina PG Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Dewan Penasihat PG Akbar Tanjung, Wakil Ketua Dewan Pakar Mahyudin, Sekjen Idrus Marham, dan jajaran pengurus DPP PG

Hidayat Nur Wahid mengapresiasi undangan yang diberikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Partai, atau yang di PKS dikenal dengan Majelis Tahkim.

Dalam kesempatan itu Hidayat menjelaskan,  sesuai dengan UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011, pembentukan Mahkamah Partai adalah hak masing-masing partai, lalu didaftarkan ke Kemenkumham, sehingga harus ditaati di tingkat internal dan dihormati eksternal.

"Kalau anggaran dasar dan kepengurusan partai, memang harus terdaftar dan disahkan oleh Kemenkumham. Tapi, kalau kepengurusan Mahkamah Partai cukup dicatat dan dilaporkan, tanpa harus disahkan Kemenkumham. Ini sama persis yang dialami oleh Partai Golkar, PPP, dan partai lainnya," jelas Hidayat.

Karena itu Hidayat menegaskan, Mahkamah Partai PKS adalah legal, bukan abal-abal. Sebagai bukti legalnya Majelis Tahkim PKS, keputusan pemecatan Gamari Sutrisno ditindaklanjuti oleh DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Presiden sehingga proses penggantian antar waktu Gamari Sutrisno berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Itu menandakan bahwa Mahkamah Partai atau Majelis Tahkim PKS legal secara hukum, dan diakui secara politik," tegas Hidayat.

Dalam kesempatan itu Hidayat mengusulkan, sebagai bagian dari upaya pengokohan institusi akan dibentuk forum bersama Mahkamah Partai. Ketua Mahkamah Partai Golkar Kahar Muzakir dan Ketua MP PPPP, Zainut Tauhid Saadih, yang juga ikut hadir sebagai undangan dalam acara tersebut, setuju dengan usulan ini.   

"Untuk mengokohkan persaudaraan partai, Ketua Mahkamah Partai Golkar, Kahar Muzakkir juga setuju pembentukan  forum antar Mahkamah Partai Politik. Selain untuk saling bertukar pandangan, juga untuk bagian dari pendisiplinan partai, dan juga untuk menjaga marwah partai," jelas Hidayat.

Partai Golkar melantik tujuh pengurus Mahkamah Partai dan Badan Advokasi Partai Golkar. Mahkamah Partai Golkar diketuai  Kahar Muzakkir, dan Wakil Ketua Rudy Alfonso. Sedangkan, Badan Advokasi Partai Golkar diisi oleh 32 kader advokat dengan keterwakilan perempuan hingga 30 persen. (HAS)


BERITA TERKAIT