31 Aug 2017 | 12:14 WIB
Share fb tw g+ wa tl

Pemerintah Pastikan Kenaikan Dana Parpol Tidak Bebani APBN

(ilustrasi: andika/detik_ (ilustrasi: andika/detik_

Tajuk.co, JAKARTA – Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penambahan dana untuk partai politik yang diusulkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, masih berada dalam batas kemampuan APBN

"Itu bukan di luar jangkauan APBN, karena itu masih dalam jangkauan," katanya di Jakarta, Rabu (30/8).

Darmin memastikan pengalokasian dana parpol dalam APBN akan sedikit menambah porsi belanja pemerintah, meski jumlahnya tidak terlalu besar. 

"Kenaikannya besar, tapi absolutnya tidak besar-besar banget, mungkin angkanya Rp250 miliar," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan partai politik bisa mendapatkan dana berdasarkan suara sah yang diperoleh sesuai undang-undang. 

Ia mengakui bahwa setiap pengeluaran pasti membebani APBN, namun karena dianggap sesuai aturan maka pihaknya akan memproses dana parpol yang naik hampir 10 kali lipat tersebut, yaitu naik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara sah pada Pemilu 2014.

Kenaikan dana parpol tersebut telah ditetapkan dan tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017. Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. 

Kenaikan dana parpol ini direncanakan dibahas dalam RAPBN 2018. Dukungan atas kenaikan dana parpol ini juga datang dari masyarakat. Salah satunya dari lembaga anti-korupsi, Indonesia Corruption Watch


BERITA TERKAIT