15 Feb 2017 | 10:54 WIB
Share fb tw g+ wa tl

Surahman Hidayat :

Perlu Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil  

Sosilialisasi empat Pilar MPR RI oleh Anggota MPR RI dari FPKS Surhaman Hidayat di Ciamis, Rabu (15/2). Foto: ist Sosilialisasi empat Pilar MPR RI oleh Anggota MPR RI dari FPKS Surhaman Hidayat di Ciamis, Rabu (15/2). Foto: ist

Tajuk.co CIAMIS – Indonesia memiliki sistem politik yang di dalamnya terdapat berbagai struktur dan fungsi yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu subsistem yang terdapat dalam Negara Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang berlaku dalam suatu negara bersifat dinamis, dipengaruhi berbagai faktor internal maupun eksternal.

Menurut anggota  MPR RI dari Fraksi PKS Surahman Hidayat,  saat ini muncul permasalahan dalam relasi antar kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pada prakteknya mendorong penguatan sistem pemerintahan presidensiil, namun di lain sisi menegasikan kekuasaan legislatif. Keputusan-keputusan legislatif yang harus ditindaklanjuti eksekutif sebagai wujud implementasi fungsi aspiratif, pengawasan, dan lainnya acap diabaikan. Misalnya  putusan-putusan politik dari rapat kerja antara eksekutif dan legislatif.

Surahman menyampaikan,  penguatan sistem presidensiil dalam kerangka demokrasi perlu memperhatikan tiga hal yakni eksistensi dan esensi Lembaga-Lembaga Negara, relasi antar lembaga Negara,  dan aktivitas lembaga negara.

“Sistem pemerintahan presidensiil dalam kerangka demokrasi tidak serta merta menempatkan kekuasaan dominan eksekutif dalam menyelenggarakan negara. Prinsip Trias Politica menegaskan adanya keseimbangan dan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujar anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Ciamis, Selasa (14/02). 

Legislator dari dapil Jabar X ini juga mengemukakan bahwa Penguatan Sistem Presidensiil di Indonesia dapat dilakukan dengan  lima cara. Pertama, mewujudkan kepemimpinan kuat, integritas dan kehidupan politik beretika. Kedua, penyederhanaan sistem kepartaian, dan  Ketiga, mendorong  partisipasi dan budaya politik rasional. Keempat, membangun parlemen modern dalam mewujudkan pemerintahan yang  baik. Dan kelima, reformasi birokrasi.

“Masalah integritas menjadi pokok utama dari persoalan kepemimpinan, walaupun pada aspek kapabilitas, akseptabilitas, dan kompatibilitas terpenuhi namun pemimpin politik minim integritas berdampak pada produk politik yang dihasilkannya,” kata Surahman.

Surahman mengungkapkan, sistem presidensiil di Indonesia seringkali dikaitkan dengan jumlah partai politik di parlemen. Meskipun Indonesia bukan menganut sistem parlementer, akan tetapi pada praktiknya kombinasi sistem presidensial dan sistem multipartai menyebabkan terjadinya sejumlah persoalan. Salah satunya adalah terjadinya deadlock antara Presiden dan DPR yang diakibatkan oleh adanya dual legitimacy, keduanya merasa memiliki legitimasi yang sama karena sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat.

”Dalam sistem presidensial, birokrasi memegang peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Penguatan sistem presidensiil terletak bagaimana meningkatkan kinerja pemerintahan itu sendiri. Birokrasi merupakan instrumen strategis terbesar yang terlibat dalam menjalankan roda pemerintahan,” jelas Surahman.

Surahman juga mengungkapkan empat  pokok masalah penting dalam membentuk fundamental birokrasi yang merupakan bagian penting dari penguatan reformasi politik, yaitu : Pertama, politisasi birokrasi. Kedua, rekonsiliasi birokrasi dengan demokrasi. Ketiga, tumpang tindih kewenangan pengaturan birokrasi antarlembaga pemerintahan. Keempat, monopoli sekolah kedinasan menegasikan peluang masyarakat umum menjadi birokrasi. (SSD)


BERITA TERKAIT