19 Sep 2017 | 18:06 WIB
Share fb tw g+ wa tl

Senat AS Pertimbangkan Larang Kaspersky

Tajuk.co, WASHINGTON -- Senat Amerika Serikat pada Senin melakukan pemungutan suara untuk melarang buatan perusahaan Kaspersky Lab digunakan pemerintah pusat, dengan alasan kekhawatiran bahwa perusahaan tersebut menjadi bidak Kremlin dan membahayakan keamanan negara.

Pemungutan suara tersebut adalah yang terkini dari serangkaian langkah mundur Amerika Serikat terhadap Kaspersky Lab, perusahaan anti-virus berusia 20 tahun, yang telah menjangkau 400 juta pelanggan di seluruh dunia. Kaspersky dengan gigih membantah melakukan kegiatan mata-mata atas nama pemerintah Rusia.

Pemungutan suara itu, yang termasuk sebagai amendemen pada rancangan undang-undang pengeluaran kebijakan pertahanan tahunan, yang disetujui pada Senin oleh Senat, berusaha menyusun dan memperluas keputusan pemerintahan Trump pada minggu lalu untuk memerintahkan badan pemerintah sipil membersihkan jaringan mereka dari produk apa pun dari Kaspersky Lab.

Anggota parlemen AS dan pejabat intelijen semakin khawatir dengan kemampuan Moskow melakukan kegiatan mata-mata siber menyusul pemilihan presiden AS pada 2016, yang diduga mendapat campur tangan Rusia.

Senator Demokrat Jeanne Shaheen, yang telah memimpin upaya di dalam Kongres untuk memasukkan Kaspersky Lab dalam daftar hitam, mengatakan dalam pernyataannya bahwa larangan tersebut bertujuan untuk menghapus kerentanan yang nyata terhadap keamanan nasional.

Shaheen menambahkan bahwa amandemen tersebut mendapat dukungan kuat di Dewan Perwakilan Rakyat, yang juga harus memberikan suara pada rancangan undang-undang pembelanjaan pertahanan, dan dia memperkirakan RUU tersebut segera disahkan menjadi undang-undang.

Rancangan undang-undang tersebut melarang penggunaan buatan Kaspersky Lab di lembaga sipil dan militer. Perintah pemerintahan Trump pada pekan lalu itu hanya berlaku untuk badan pemerintah sipil dan bukan Pentagon, namun pemimpin intelijen AS mengatakan pada awal tahun ini bahwa Kaspersky Lab pada umumnya tidak diizinkan memasuki jaringan militer. (FHR)


BERITA TERKAIT