17 Dec 2018 | 14:59 WIB
Share fb tw g+ wa tl

Serikat Pekerja Protes Perpanjangan Kontrak Hutchinson di Pelabuhan Peti Kemas Koja

Serikat Pekerja JICT-Koja buka tenda kemah di Depan Kantor  Kementerian BUMN, Lapangan Banten, Jakarta mulai (17/12/2018). Foto: IST Serikat Pekerja JICT-Koja buka tenda kemah di Depan Kantor Kementerian BUMN, Lapangan Banten, Jakarta mulai (17/12/2018). Foto: IST

Tajuk.co JAKARTA – Ratusan anggota Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) bersama elemen pekerja lain menggelar aksi ‘Selamatkan Pelabuhan Nasional, Save JICT-Koja”. Aksi ini dilakukan di depan gedung Kementerian BUMN dengan mendirikan tenda selama satu bulan ke depan yang dimulai Senin (17-12-2018).

Sekjen SP JICT Firman Sukardiman menyatakan, para pekerja memprotes perpanjangan kontrak pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia itu (2015-2038) kepada Hutchison Hong Kong, karena terbukti melanggar Undang-Undang (Audit Investigatif BPK RI) yakni:

Firman menyampaikan, manajemen Pelindo II era RJ Lino tidak pernah memasukan rencana perpanjangan sebagai Rencana Kerja dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Selain itu  tidak ada informasi terbuka kepada pihak pemangku kepentingan sejak 2014

“Perpanjangan kontrak JICT-Koja juga tanpa izin konsensi pemerintah, dalam hal ini Kementrian Perhubungan,” katanya.

Lebih lanjut Firman menyampaikan, mekanisme pemilihan mitra Hutchison sarat penyalahgunaan wewenang dan manajemen JICT-Koja mengesampingkan opsi pengelolaan kedua pelabuhan petikemas secara mandiri

“Atas pelanggaran Undang-Undang tersebut, BPK RI menyebut negara rugi hampir Rp 6 triliun,” ungkap Firman.

Firman menerangkan, pengelolaan pelabuhan nasional JICT-Koja berdampak kepada hajat hidup rakyat Indonesia, karenanya harus berlandaskan semangat konstitusi bukan liberalisasi asing yang membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional.

Firman menyebutkan, dampak sosial liberalisasi asing di pelabuhan membuat buruh lokal terpuruk. Pekerja yang selama ini bekerja menjadikan pelabuhan peti kemas JICT terbaik di Asia malah di-PHK massal dan pola outsourcing yang melanggar aturan pun makin subur.

“Asing leluasa melakukan pemberangusan halus dan kasar kepada pekerja yang mengkritik buruknya pengelolaan pelabuhan serta pemenuhan asas keadilan,” katanya lagi.

Saat ini baik pemerintah dan aparat penegak hukum terkesan berlarut-larut dalam menyelesaikan kasus yang duduk permasalahannya sudah terang benderang ini. Apalagi Hutchison terus abai dan memaksakan perpanjangan kontrak berjalan di JICT dan Koja tanpa landasan hukum.

Serikat Pekerja JICT menuntut, Pertama,  pemerintah dan aparat penegak hukum bersikap atas nama hukum Indonesia mengusut kasus indikasi korupsi kontrak JICT-Koja. Negara tidak boleh kalah dengan manuver dan pelanggaran aturan oleh asing di pelabuhan nasional.

Kedua, kembalikan JICT-Koja ke pangkuan Ibu Pertiwi karena SDM, system, dan peralatan sudah mumpuni.

“Silahkan Hutchison berinvestasi di pelabuhan lain yang belum tergarap, bukan pelabuhan mapan dan untung seperti JICT-Koja yang kontraknya berakhir 2019. Kami mengajak seluruh komponen bangsa bersama-sama selamatkan aset strategis nasional Pelabuhan JICT-Koja untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Firman. (RLS)

 


BERITA TERKAIT