10 Nov 2017 | 23:34 WIB
Share fb tw g+ wa tl

Setya Novanto Tersangka Lagi

Komisioner KPK Saut Situmorang (kanan) dan Jubir KPK Febri Dyansah mengumumkan Setya Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi KTP el, Jumat (10/11) di Jakarta. Foto: IST Komisioner KPK Saut Situmorang (kanan) dan Jubir KPK Febri Dyansah mengumumkan Setya Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi KTP el, Jumat (10/11) di Jakarta. Foto: IST

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Setya Novanto (SN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011–2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 

Pengumuman penetapan SN sebagai tersangka disampaikan Komisioner KPK Saut Situmorang dalam keterangannya, Jumat (10/11) di Kantor KPK, Jakata Selatan. Saut mengungkapkan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan.  “Sejalan dengan itu, KPK menetapkan SN (Anggota DPR periode 2009 – 2014) sebagai tersangka,” kata Febri.

Menurut Saud, tersangka SN selaku Anggota DPR periode 2009 – 2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan Irman selaku Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, serta Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan paket penerapan KTP Elektronik tahun 2011 – 2012 pada Kemendagri. Dalam kasus ini, negara diduga mengalami kerugian sekurangnya Rp2,3 triliun dari total nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun.

Atas perbuatannya, SN disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Terkait dengan putusan Praperadilan, yang membatalkan status tersangka SN sebelumnya, Saut menyatakan penetapan SN sebagai tersangka juga sudah mempertimbangkan putusan Praperadilan yang memenangkan SN. (HAS)

 

 

 


BERITA TERKAIT