09 Dec 2018 | 12:51 WIB
Share fb tw g+ wa tl

Wawancara Hari Antikorupsi Sedunia

Sudirman Said: Periode Ini Korupsi Sangat Marak

Foto: Tajuk.co Foto: Tajuk.co

Tajuk.co Tanggal 9 Desember 2018 Hari Antikorupsi Sedunia kembali diperingati. Untuk kesekian kali hari antirasuah ini diperingati oleh beragam elemen, baik pemerintah, LSM, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Namun, ironisnya korupsi bukannya berkurang malah merajalela. Seperti ada yang salah dalam strategi perang terhadap korups di Indonesia.

Berkenaan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, Tajuk.co berkesempatan berbincang dengan Sudirman Said, aktivis antikorupsi yang ikut membidani lahirnya Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingg kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016 ini masih lantang meneriakan dan mengajak berbagai elemen bangsa untuk ikut dalam barisan yang memerangi korupsi.

Berikut petikan percakapan dengan lelaki kelahiran Brebes, yang pernah mengungkap kasus Papa Minta Saham dan memangkas mafia migas ini:

Korupsi makin merajalela. Makin banyak pejabat yang menjadi pasien KPK. Mengapa ini bisa terjadi?

 Kita harus melihat akar utamanya lebih dulu. Menurut saya akar utamanya adalah hilangnya keteladanan para pemimpin bangsa.  Jika 5 dari 7 Pemimpin Tertinggi negara terlibat korupsi, ini merupakan alarm keras: ada yang salah dengan kepemimpinan negeri ini.   Dahulu tidak ada aturan yang rigit (ketat), tidak ada lembaga pengawas berlapis-lapis, tidak ada pers bebas, dan tidak ada KPK, tidak ada pengadilan khusus korupsi.  Tetapi mengapa korupsi tidak semasif sekarang?  Mungkin bisa dijawab sederhana, “karena di masa lalu uang yang dikorupsi tidak banyak”.  

Saya tidak sepakat dengan pandangan itu.   Di masa lalu, para Pemimpin negara masih memiliki standar moral dan akhlak yang tinggi, terlebih-lebih para pendahulu kita.  Jadi yang hilang saat ini adalah fungsi luhur dan keteladanan dari para Pemimpin Negara.  

Ada yang menyebut korupsi di Indonesia seperti kanker stadium 4, apakah Anda sepakat dengan pandangan ini?

Itu yang mengatakan Pak Prabowo. Saya mendengar langsung ketika beliau mengatakan hal itu. Dan saya memahami konteksnya.   Ini suatu “call for attention”, suatu alarm yang harus diperhatikan oleh segenap elemen bangsa.   Bila dibanding dengan tahun-tahun silam, periode Pemerintahan ini memang mengalami pemburukan.  

Ketua DPR mempermainkan hukum, ada para periode ini. Padahal salah satu tugas DPR adalah sebagai pembuat hukum (law maker).   Empat dari tujuh pimpinan tertinggi negara, terlibat korupsi dan kejadiannya di periode pemerintahan sekarang.   Dari 600 Pejabat Publik yang tertangkap dan diadili karena korupsi, 300 di antaranya terjadi di periode pemerintahan sekarang.  

Yang amat dramatis, kita tidak pernah punya sejarah penegak hukum, penyidik KPK disiram air keras hingga matanya rusak sebelah.  Pada periode ini Novel Baswedan seorang Pejabat KPK yang sangat andal, disiksa dengan siraman air keras dan hingga kini pelakunya tidak terungkap.   

Pada periode ini KPK juga mengalami serangan pelemahan bertubi-tubi dari legislatif melalui berbagai tekanan.   Sesuatu yang amat ironis.   Karena itu wajar bila Pak Prabowo menyebut suasana korupsi di Indonesia sudah seperti kanker st adium 4.

Apakah biaya politik tinggi jadi sebab maraknya korupsi di Indonesia?

Boleh jadi. Tetapi saya kira itu bukan satu-satunya penyebab. Karena banyak di antara pelaku korupsi bukan pemimpin politik yang harus mengeluarkan biaya banyak, atau banyak pelaku yang sudah kaya raya sebelum terlibat korupsi.  Jadi ini soal keserakahan tak berbatas. 

 Kalau bukan satu-satunya sebab, apalagi sebab lainnua?

Saya mengamati, sistem check and balance sedang mengalami pelemahan. Entah by design atau karena para pihak yang saling berkepentingan saling memanfaatkan.   Fungsi kontrol lembaga-lembaga independen sedang mengalami pelemahan.  Kita tidak mendengar BPK yang kritis secara profesional, meskipun begitu banyak perkara yang mengandung potensi penyelewengan keuangan negara.  Parlemen dan partai politik kita mengalami penurunan kredibilitas di mata rakyat; tidak menyuarakan daya kritis yang substantif. Banyak yang berpandangan media mainstream kita sedang mengalami kooptasi. Kita juga tidak mendengar suara-suara kritis dari kalangan akademisi dan kampus universitas.  

 Bisa jadi suasana ini menjadi “persemaian” yang menyuburkan praktik korupsi akhir-akhir ini.

SS_Siti Zuhro

 Banyak kepala daerah kena OTT KPK. Tapi tidak ada dampak jera buat kepala daerah yang lainnya. Kenapa bisa seperti ini?

Itu pertanyaan banyak orang: mengapa setiap pekan ada OTT, kok kepala daerah terus melakukan korupsi.   Ada pandangan yang salah dari para pemimpin politik kita, sebagian dari mereka mengira yang tertangkap itu karena “sial” atau “apes”.   Artinya banyak yang memandang korupsi itu sebagai perbuatan yang biasa, bukan kesalahan.  

Sesunggunya kita patut sedih atas maraknya korupsi oleh para pemimpin politik.   Anggota DPR, DPD, DPRD, para Kepala Daerah adalah pejabat publik yang duduk karena dipilih rakyat.  Dan sebelum dipilih mereka kampanye: “pilihlah saya”.  Sangat menyedihkan ketika rakyat sudah memilihnya, kok kepercayaan rakyat dikhianati.  

 Integritas seperti barang langka di negeri ini. Pendapat Anda?

 Saya berpandangan demikian.  Kita surplus politisi, tapi defisit negarawan.  Kita punya banyak penguasa, tapi defisit pemimpin.   Politisi dan penguasa menjalankan tugasnya mengandalkan kekuasaan sebagai yang utama. Negarawan dan Pemimpin sejati menjalankan peran menegakkan nilai-nilai luhur, integritas, dan kepedulian pada masa depan rakyat, negara, dan bangsa.  

 Di tangan Para pemimpin yang memiliki integritas tinggi, bahkan ketiadaan sistem dan kelemahan hukum akan ditutup dengan keteladanan sikap dan berbagai inisiatif untuk menyempurnakan kekurangan yang ada.   Sebaliknya, di tangan para politisi kotor dan punya kecenderungan mencuri, hukum dan aturan yang sesempurna apapun akan dijebol, dengan kolusi. 

 

Koruptor yang dirilis KPK rata-rata berusia muda dan berpendidikan tinggi. Bagaimana pandangan Anda?

Korupsi adalah tindakan curang, tidak mengenal usia, tidak mengenal level pendidikan.  Memang patut disesali kenapa orang-orang berusia muda dan berpendidikan tinggi kok terjebak dalam kasus korupsi.  Seharusnya mereka memikirkan masa depan diri dan keluarganya.  

Malahan dalam ketiadaan kejujuran dan integritas, ilmu yang tinggi bisa disalahgunakan untuk berbuat kejahatan.   Harap diingat kejahatan-kejahatan canggih dan berskala besar, pelakunya orang-orang cerdas.  Sayangnya kecerdasannya tidak diimbangi dengan tingginya moral dan akhlaq.

Korupsi juga menyentuh Lembaga peradilan. Setidaknya ada 28 aparat penegak hukum yang ditangkap dalam enam tahun terakhir. Mengapa juutru di lembaga hukum potensi korupsi sangat besar?

Ketika komisi anti korupsi Hongkong, ICAC (Independent Commission Against Corruption) berdiri, pembersihan pertama dilakukan di lingkungan penegak hukum.  Dan kita juga harus menerima kenyataan, lembaga-lembaga penegakan hukum kita mengalami penurunan kredibilitas amat tajam.   Tanyalah kepada masyarakat awam, mereka paling takut berurusan dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.   Agak ironis, lembaga-lembaga yang dalam disain fungsinya adalah merupakan lembaga pengayom, pelayan, dan pemberi keadilan pada rakyat, tetapi malah paling ditakuti rakyat.

 Apa karena lemahnya pengawasan internal MA dan Komisi Yudisial?

Sebagai suatu mekanisme teknis, sistem pengawasan kita sudah sangat memadai.   Tetapi karena para pelakunya punya itikad buruk, sistem pengawasan yang berlapis-lapis itu tetap dapat dirusak.    Sistem yang baik harus memiliki tiga unsur yang bekerja sama baiknya: strukturnya kuat, orang-orangnya bagus ( jujur dan kompeten), dan budayanya membangun suasana saling control.  Jadi Structure, People, dan Culture harus saling menguatkan. 

 Apakah karena hukuman yang terlalu ringan terhadap koruptor sehingga tidak menimbulkan efek jera?

Hukuman ringan atau berat itu relatif.  Tapi memang tampaknya proses hukum sampai dengan pelaksanaan hukuman bagi koruptor tidak diikuti oleh “hukuman sosial” dari masyarakat.    Para koruptor tetap bisa tersenyum dengan penampilan modis wajah tanpa perasaan bersalah, bahkan dalam balutan rompi oranye tersangka.  

Apa perlu hukuman mati agar ada efek jera?

Saya termasuk yang berharap, bila Pak Prabowo terpilih jadi Presiden, harus ada keberanian dari Pimpinan Negara untuk memperberat hukuman bagi koruptor.  Pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk menghukum koruptor agar memiliki efek jera, misalnya dimiskinkan, diasingkan dari keluarganya, atau hukuman-hukuman lain yang membuat efek jera pelaku dan keluarganya.   Hukuman mati bagi pelaku kejahatan korupsi yang berskala amat besar dan menimbulkan kerusakan sistemik bisa saja dipertimbangkan, dengan tetap memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia.

Menurut Anda negara yang dapat dijadikan model dalam pemberantasan korupsi yang bagus?

Negara-negara maju banyak contohnya.  Paling dekat adalah Hongkong karena succes story-nya menjadi fenomena.   Malaysia dan Singapura juga tetangga yang secara sistem kita bisa belajar darinya, meskipun ukuran kompleksitasnya jauh lebih kecil dari pada persoalan kita.   Tetapi saya yakin, kita memiliki banyak orang-orang yang mampu.   Banyak negara dan lembaga internasional yang bersedia membantu.  Yang menjadi kunci penentu adalah Kepemimpinan Nasional.  Bila visi dan tindakan Pemimpin nasional berpihak dengan jelas pada pemberantasan korupsi, sisanya adalah soal teknis.   Bujet, SDM, peralatan, peraturan, dukungan kerjasama internasional akan mengikuti.

 Apa langkah-langkah yang harus dilakukan Indonesia untuk mengatasi korupsi ke depan?

Sejak awal Kemerdekaan upaya penanggulangan korupsi terus dilakukan.   Tahun 1957 pernah dilakukan “Operasi Militer”: pemeriksaan harta, penyitaan hasil korupsi, pengusutan, penuntutan, dan pengadilan perbuatan korupsi.    Tahun 1960 terbit UU Nomor 24 prp/1960, tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.    Tahun 1967 Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden nomor 228/1967 tentang Tim Pemberantasan Korupsi.  

Pada Tahun 1970 dibentuk Komisi Empat, dengan Penesehat mantan Wakil Presiden Dr. Mohammad Hatta.  Ketuanya Wilopo SH., dengan anggota IJ Kasimo, Prof. Dr. Yohanes, dan H. Anwar Tjokroaminoto.  

Saat ini kita memiliki KPK yang secara sistem cukup kuat sebagai lembaga penegak hukum.   Beberapa langkah strategis yang harus dilakukan untuk memperkuat usaha penanggulangan korupsi.

 Pertama, Keteladanan dari para Pemimpin Negara.  Kepala Negara harus berusaha keras menata seluruh kepemimpinan di berbagai lembaga dan berbagai lapisan agar diisi orang-orang yang kredibel: jujur, profesional, dan berjiwa negarawan.  

Kedua, Partai Politik harus didanai secara cukup dengan uang negara. Ini akan dapat mengerem laju korupsi karena dengan uang publik Parpol akan dituntut lebih akuntabel dan auditabel.   Juga Partai-partai yang beritikad baik akan memiliki kemampuan merekrut, menyiapkan dan mempromosikan kader bangsa terbaik; karena tidak ada lagi persoalan pembiayaan.

 Ketiga, Lembaga-lembaga penegak hukum harus dipimpin oleh Figur Non Partisan.  Kejaksaan, Kementerian Hukum, Kepolisian, dan Badan Intelejen Negara harus dibangun sebagai institusi “imparsial”, pemimpinnya jangan punya afiliasi dengan partai politik atau kekuatan politik manapun. 

Keempat, Perkuat terus KPK dengan kewenangan, dengan peralatan, dengan kapasitas sumber daya manusia.   KPK juga perlu memperkuat fungsi pencegahan dan pendidikan pada masyarakat.   Kepala Negara harus memberi sinyal dukungan penuh kepada KPK agar lembaga-lembaga penegak hukum lainnya terus berkordinasi.

Kelima, hukuman bagi koruptor perlu diperberat, dicari format yang lebih menimbulkan efek jera bagi pelaku dan keluarganya.  Sebagai upaya dalam suasana darurat, Pemerintah punya alasan kuat untuk mengambil langkah-langkah yang  menunjukkan kemendesakan.

 Hal-hal di atas hanya dapat dilakukan bila Indonesia memiliki Pemimpin yang strategis: punya visi besar, paham ke arah mana dunia sedang bergerak, dan paham mau dibawa kemana bangsa dan negara ini menuju.   Pemimpin yang bersih, bervisi, dan memiliki track record yang kuat dalam mengurus organisasi yang berskala besar dan kompleks yang mampu mengambil langkah-langkah di atas. ***

 

 

 

 

 

 

 


BERITA TERKAIT