16 Nov 2017 | 17:30 WIB
Share fb tw g+ wa tl

Sudirman Said Pimpin Serikat Kedaulatan Bangsa

Sudirman Said bersama pengurus Serikat Kedaulatan Bangsa bertemu dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Kamis (16/11) di Gedung MPR/DPR, Jakarta. Foto: SKB Sudirman Said bersama pengurus Serikat Kedaulatan Bangsa bertemu dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Kamis (16/11) di Gedung MPR/DPR, Jakarta. Foto: SKB

JAKARTA -- Para ilmuwan, cendikiawan, dan akademisi dari 60 perguruan tinggi se-Indonesia mendaulat Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebagai Ketua Serikat Kedaulatan Bangsa (SKB). Organisasi yang dipelopori para ilmuwan ini didirikan guna menyikapi situasi penyelenggaraan negara akhir-akhir ini, dan menyongsong satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sudirman Said menyampaikan, SKB terbentuk sebagai salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari serangkaian seminar, lokakarya, dan Musyawarah Nasional dengan tema: Kedaulatan Bangsa (Indonesia) Menyongsong Seabad Kemerdekaan, yang diselenggarakan di berbagai kota sejak bulan April 2017.

"Pembentukan SKB ini didorong oleh semangat untuk menyegarkan cara-cara pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara, agar merujuk kembali pada pikiran-pikiran terbaik para perintis kemerdekaan," kata Sudirman Said saat bersama pengurus SKB beraudiensi dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Kamis (16/11) di Gedung MPR/DPR Jakarta.

Kepada Ketua MPR RI Sudirman menjelaskan, dari rangkaian seminar, lokakarya, dan musyawarah nasional yang telah diselenggarakan, para ilmuwan menangkap dan mengekspresikan sejumlah kondisi yang dapat mengancam kelangsungan dan pencapaian cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa yang berdaulat, di antaranya tidak adanya grand strategi sehingga berbagai urusan fundamental dikerjakan secara adhoc dan oportunistik.

Ancaman lainnya, pelaksanaan pembangunan terlalu berorientasi pada pembangunan fisik, melupakan penguatan aspek tata nilai, etika, dan jiwa bangsa. Kemudian, terlalu kuatnya orientasi politik jangka pendek, mengalahkan kepentingan negara dan bangsa yang lebih bersifat jangka panjang.

Lemahnya penegakan hukum, makin melebarnya kesenjangan ekonomi, dan rusaknya lembaga demokrasi, juga merupakan ancaman yang harus diwaspadai.

"Dan terakhir, yang sangat mengkhawatirkan adalah kualitas dan moralitas kepemimpinan politik yang tidak mengedepankan etika dan moral. Ini ditandai dengan banyaknya figur bermasalah dalam panggung perpolitikan nasional," lanjut Sudirman Said.

Kepada Ketua MPR, Sudirman juga menyampaikan perlunya memikirkan sejumlah hal, di antaranya perlu dipikirkan jalan untuk kembali pada norma tertinggi kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Perlu juga pembaruan dan penataan intitusi demokrasi, yang lebih beorientasi pada tegaknya kedaulatan bangsa; termasuk memikirkan kembali perlunya kehadiran suatu lembaga tertinggi negara.

Kemudian, imbuh Sudirman, perlu dipikirkan penguatan fondasi dan arah jangka panjang pengelolaan negara dan bangsa dalam bentuk haluan negara, sebagai pedoman pergerakan bagi seluruh institusi negara.

"Kemudian perlu dipikirkan jalan untuk melahirkan ‘kebijakan drastis’ guna mengatasi masalah kesenjangan ekonomi dan keadilan sosial yang semakin nyata dan oleh sejumlah pihak disebut sudah pada keadaan ‘lampu kuning ’yang dapat membahayakan keutuhan bangsa," kata dia.

"Dan yang tak kalah penting perlu mencari jalan keluar untuk menyudahi perbedaan dan pertentangan paham dalam mengelola kehidupan kenegaraan dengan mendorong asas-asas meritokrasi yang universal dan mengedepankan semangat persatuan," pungkas Sudirman. (HAS)


BERITA TERKAIT