Tajuk Politik
Tren Pelanggaran HAM di Indonesia Meningkat
19 Jul 2017 | 18:47 WIB
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Otto Nur Abdullah mengatakan tren kecenderungan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di daerah atau kota besar meningkat setiap tahunnya.
Pembubaran HTI, Presiden: Sudah Dikaji Lama
19 Jul 2017 | 18:44 WIB
Presiden Joko Widodo menegaskan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah melalui pengkajian dan pengamatan pemerintah dalam jangka waktu yang lama.
Golkar Solid Dukung Setya Novanto
18 Jul 2017 | 21:04 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan partainya solid mendukung Setya Novanto dalam menghadapi penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Megawati: PDIP Dibelakang Jokowi
18 Jul 2017 | 20:56 WIB
Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan, partainya berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Tolak Hak Angket KPK, UGM: Pembentukan Pansus Cacat Formil dan Prosedural
17 Jul 2017 | 19:37 WIB
Sebanyak 1.207 Dosen UGM dari seluruh fakultas mendeklarasikan UGM berintegritas sekaligus menolak Hak Angket Pansus KPK
Yusril Tertahan Banjir, Uji Materi Perppu Ormas Tertunda
17 Jul 2017 | 17:41 WIB
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berencana mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru saja diterbitkan pemerintah, ke Mahkamah Konstitusi.
Jokowi: Silahkan Gugat Perppu Ormas
16 Jul 2017 | 18:23 WIB
Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak yang tidak setuju dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu) pembubaran ormas untuk menempuh jalur hukum.
Kantor DPP PPP Diserang Orang tak Dikenal
16 Jul 2017 | 18:20 WIB
Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat dirusak sejumlah orang tidak dikenal, Minggu (16/7) dini hari
PAN Nilai Perppu Ormas tak Perlu Dikeluarkan
15 Jul 2017 | 19:57 WIB
Partai Amanat Nasional (PAN) memandang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Ormas belum saatnya dikeluarkan pemerintah sebab segala ketentuan tentang ormas sudah diatur secara detail dalam UU Ormas.
JK Sebut Perppu Ormas Tetap Berlaku
15 Jul 2017 | 19:38 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tetap berlaku meskipun DPR belum menyetujuinya.
Berita Terbaru