24 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Ikut Diklat Bela Negara Pada 20 Juli Mendatang

Tajuk.co 14/7/2021 22:56 WIB
image

Tajuk.co, JAKARTA -- Sebanyak 24 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) akan menjalani pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan pada Selasa, 20 Juli 2021.

Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan lembaganya telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam pelaksanaan program tersebut.

"Adapun rencana pelaksanaan pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan masih direncanakan tanggal 20 Juli 2021,"ujar Firli melalui pesan tertulis, Rabu (14/7).

Ia berujar pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan akan berlangsung selama 30 hari. Adapun terkait pelaksanaan program tersebut akan diatur oleh Kementerian Pertahanan.

"Program, tempat, lokasi, materi, dan pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan direncanakan oleh Kemenhan RI," kata Firli.

Berdasarkan dokumen yang diterima, 24 pegawai tersebut diwajibkan menandatangani kesediaan mengikuti pendidikan pelatihan.

Dokumen itu merupakan berita acara rapat koordinasi tindak lanjut hasil asesmen TWK dalam rangka pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tertanggal 25 Mei 2021.

Ditandatangani oleh lima pimpinan KPK, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, dan Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto.

Sebanyak 24 pegawai KPK tersebut tidak serta merta akan diangkat menjadi ASN. Mereka bisa diberhentikan dengan hormat-- menyusul 51 pegawai yang disebut 'merah'-- jika tidak lulus pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan.

Adapun 51 pegawai 'merah' tersebut akan diberhentikan dengan hormat pada 1 November mendatang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejauh ini ada sekitar delapan pegawai KPK tak lolos TWK yang menolak mengikuti bela negara dan wawasan kebangsaan tersebut.

"Yang tidak tanda tangan dokumen apa pun terkait pembinaan empat orang, yang tanda [tangan] menolak empat orang. Sisanya bersedia dan menandatangani," kata salah seorang sumber melalui keterangan tertulis.

Sementara itu, sebanyak 1.271 pegawai KPK yang telah dilantik menjadi ASN masih menjalani diklat ASN.

"Pelaksanaan diklat ASN tetap berjalan, setiap gelombang 9 hari, baik fisik maupun virtual yang diikuti oleh 1.271 pegawai dan program diklat ASN sudah berjalan sejak 16 Juni 2021 bekerja sama dengan LAN RI dan dilaksanakan oleh LAN RI," ucap Firli. (FHR)