Kebijakan Baru WA Abdul Kharis: Pemerintah Wajib Lindungi Data Pribadi Masyarakat 

Tajuk.co 12/1/2021 19:52 WIB
image
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyahri. Foto: IST

Tajuk.co JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta Pemerintah sebagai regulator harus menjamin keamanan data untuk tiap-tiap platform yang memberikan layanan ke masyarakat, termasuk kebijakan baru WA, yang mewajibkan pengguna untuk mengklik tombol persetujuan agar bisa terus menggunakan aplikasi untuk dapat mengakses WA.

Menurut Abdul Kharis, pemerintah memiliki sejumlah aturan yang bisa dijadikan payung hukum untuk pengelolaan informasi. Ada UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2019, dan Permen Kominfo 5/2020.

“Kami di DPR bersama Pemerintah juga terus membahas RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) agar data pribadi terlindungi secara menyeluruh. Pemerintah wajib melindungi data pribadi masyarakat,” jelas Kharis dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021).

Menurut anggota Fraksi PKS, yang juga Ketua Panitia Kerja RUU PDP  ini,  UU PDP ini nantinya akan menjadi landasan hukum perlindungan data pribadi warga negara.

“Salah satu prinsip utama pemrosesan data pribadi yang diatur dalam RUU PDP mewajibkan pemanfaatan data pribadi harus dilakukan dengan dasar hukum (legal basis) yang sah, di antaranya adalah persetujuan (consent) dari pemilik data. Jadi WA tidak bisa memanfaatkan bila tidak ada persetujuan,” terang Kharis.

Legislator asal Solo ini meminta Pemerintah memanggil WhatsApp untuk menjelaskan aturan baru itu secara terperinci kepada masyarakat data apa saja yang digunakan dan untuk apa dengan bahasa Indonesia yang jelas dan terperinci.

"Kementerian Kominfo  bisa dan boleh menekan agar WhatsApp serta pihak-pihak terkait memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia yang disampaikan secara lengkap, transparan, jelas, mudah dipahami dan dapat diakses oleh publik terkait pembaruan kebijakan privasi WhatsApp. Tidak boleh ada kalimat bersayap apalagi disembunyikan" tandas Kharis. (IST)