AS dan Uni Eropa Desak China Bebaskan Warga Pelapor Covid-19

Tajuk.co 30/12/2020 07:58 WIB
image

Tajuk.co, JAKARTA -- Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa mendesak China untuk membebaskan jurnalis warga, Zhang Zhan yang melaporkan penyebaran virus corona di Wuhan dalam video siaran langsung.

Zhang, yang juga seorang mantan pengacara, dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Rakyat Shanghai Pudong New District, China pada Senin (28/12) pagi setelah ditahan oleh pemerintah sejak Mei. Ia dituduh "berselisih dan memprovokasi masalah".

Seperti dilansir AFP, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo meminta China untuk secepatnya melepaskan Zhang tanpa syarat.

"Partai Komunis China sekali lagi menunjukkan akan melakukan apapun untuk menutup mulut mereka yang mempertanyakan pejabat partai, bahkan terkait informasi kesehatan publik yang penting," ujar Pompeo.

Sebelumnya, Pompeo kerap melontarkan kritik keras terhadap Beijing dan menyerang China terkait asal pandemi covid-19.

Menurut Pompeo ketakutan pemerintah China terhadap transparansi dan upaya represi terhadap kebebasan mendasar merupakan tanda kelemahan. Hal itu dapat menjadi ancaman bagi semua pihak.

Dalam keterangan terpisah, Uni Eropa juga meminta China melepaskan Zhang dan 12 aktivis Hong Kong yang ditahan.

"Berdasarkan sumber yang kredibel, Zhang telah menjadi subjek penyiksaan dan perlakuan buruk selama masa tahanan dan kondisi kesehatannya benar-benar menurun," ujar Juru Bicara Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Peter Stano dalam pernyataannya.

Stano menyebut penting bagi Zhang untuk mendapatkan bantuan kesehatan.

Zhang merupakan orang pertama yang menghadapi persidangan dari empat orang citizen journalist lain yang ditahan oleh pihak berwenang setempat awal tahun ini karena melaporkan wabah serupa SARS itu dari Wuhan.

Ketiga orang yang bernasib sama dengan Zhang yakni Chen Qiushi, Fang Bin, dan Li Zehua. AFP sebelumnya telah berupaya menghubungi mereka namun tidak berhasil.

Sebagai informasi, otoritas komunis China memiliki sejarah untuk mengadili para pembangkang di pengadilan yang tidak jelas antara periode Natal dan Tahun Baru untuk meminimalkan pengawasan negara Barat. (FHR)