Atasi Kemiskinan dengan Ekonomi Gotong Royong

Tajuk.co 12/8/2020 22:22 WIB
image
Institut Hrkat Negeri membahas sinergi penanggulangan kemiskinan (foto: IHN)

Tajuk.co, JAKARTA – Pemerintah tidak perlu malu meminta keterlibatan kelompok warga super kaya di Indonesia untuk membantu penanggulangan kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Kekayaan mereka saat ini mencapai lebih dari Rp10 ribu triliun.

Jika mereka mengeluarkan 5% saja dari jumlah kekayaan mereka atau sekitar Rp500 tirliun hingga Rp600 triliun, itu sudah cukup untuk menambal kekurangan dana yang dibutuhkan dalam penanggulangan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Ekonom Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi, dalam webinar bertajuk “Menanggulangi Kemiskinan: Sinergi Stimulus Ekonomi dengan Gerakan Sosial Kemanusiaan” yang diselenggarakan IHN, Rabu (12/8/2020). Tampil sebagai nara sumber Ekonom UI, Fithra Faisal Hastiadi, Pegiat Sosial Kemanusiaan dari Yayasan Buddha Tzu Chi, Hong Tjhin dan pegiat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendiri Dompet Dhuafa, Erie Sudewo.

“Pemerintah harus mampu menggerakan kerelawanan dari kalangan orang-orang super kaya di Indonesia. Orang-orang super kaya itu mau kok, asal model programnya jelas dan efektif,” ujarnya.

Fithra membeberkan, nilai konsumsi masyarakat saat ini mencapai Rp375 triliun per bulan atau Rp1,4 juta/kapita. Untuk bisa mengatasi penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19 saat ini, Fithra menghitung, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1.125 atau hampir dua kali lipat dari dana stimulus yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp695,2 triliun.

“Pemerintah bisa saja menaikkan dana stimulus hingga mencapai Rp1.125 triliun, namun itu akan menjadi rasio utang terhadap PDB makin besar,” ujarnya.

Lebih lanjut Fithra Hastiadi mengungkapkan, dampak pandemi Covid-19 terhadap penurunan pendapatan masyarakat sangat luar biasa. Jika jumlah penduduk yang nyaris miskin dihitung, maka jumlah angka kemiskinan saat ini mencapai 160 juta jiwa.

Hal lain yang bisa dilakukan adalah mendorong penguatan peran-peran komunitas yang ada di masyarakat agar lebih peduli pada sosial kemanusiaan. Seperti gerakan membeli produk atau barang jualan tetangga, gerakan peduli tetangga yang membutuhkan, gerakan peduli kuota bagi siswa-siswa dari kalangan tidak mampu agar mereka bisa melakukan pembelajaran virtual, dan banyak kegiatan lainnya.

“Pemerintah harus mampu mengagregasi potensi-potensi yang ada dari berbagai kalangan untuk pemulihan ekonomi rakyat. Pemerintah sendiri harus fokus pada penangan covid-19 yang menjadi biang masalahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Institut Harkat Negeri (IHN), Sudirman Said yang tampil menjadi host mengatakan, persoalan kemiskinan merupakan hal yang sudah pembicaraan sejak lama namun tidak pernah selesai. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum pandemi Covid-19 saja, penduduk miskin mencapai 9,22% atau sekitar 24,8 juta orang. Per Maret 2020, persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau naik sebanyak naik 1,63 juta orang menjadi 26,42 juta orang.

Dari sisi daerah, kenaikan jumlah penduduk di perkotaan jauh lebih besar dibandingkan di pedesaan. Di perkotaan terjadi kenaikan sebesar 13,18% menjadi 11,16 juta; berbanding kenaikan 2,2% menjadi 15,26 juta di perdesaan. Dari sisi persentase, penduduk miskin di perkotaan naik menjadi 7,38% dari 6,56%, sedangkan di perdesaan naik menjadi 12,82% dari 12,6%.

Jika melihat anggaran, Menurut Dirman sejauh ini upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sudah sangat keras. Tidak kurang dari Rp100 triliun yang digelontorkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pengentasan kemiskinan.

“Namun fakta menunjukkan, pemerintah tidak bisa berjuang sendirian. Gerakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan lembaga-lembaga sosial kemanusiaan jauh lebih efektif dan hasilnya signifikan,” tutur Dirman.

Oleh karena itu, pandemi Covid-19 ini harus menjadi momentum sinergi antara program stimulus ekonomi yang dijalankan pemerintah dengan program-program lembaga sosial kemanusiaan. Mengutip data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi dana zakat saat ini lebih dari Rp200 triliun per tahun. Belum dana corporate social responsibility (CSR) yang jumlahnya bisa jadi lebih besar lagi.