Demokrasi dan Hukum Indonesia Sedang Dibajak

Tajuk.co 25/10/2020 23:15 WIB
image
Diskusi webinar “Evaluasi Bidang Hukum dan Demokrasi “yang digelar oleh LP3ES dan Institut Peradaban di Jakarta, Minggu (25/10/2020).

Tajuk.co, JAKARTA – Kondisi demokrasi dan hukum di Indonesia sedang mengalami kemunduran. Bahkan demokrasi dan hukum di negara ini dinilai tengah mengalami pembajakan oleh berbagai pelaku kepentingan.

Demikian salah satu benang merah yang dapat ditarik dari diskusi  “Evaluasi Bidang Hukum dan Demokrasi “yang digelar oleh LP3ES dan Institut Peradaban di Jakarta, Minggu (25/10/2020).

Diskusi yang dipandu oleh Ketua Institut Peradaban Ichsan Loulembah ini menhadirkan para pakar dibidannya, antara lain Prof Jimly Asshiddiqie, pakar konstitusi yang juga Anggota DPD RI. Kemudian

Direktur Center For Media Democracy LP3ES Wijayanto, Senior Editor LP3ES Malik Ruslan, dan Peneliti LP3ES Geradi Yudhistira.

Menurut Jimly, kinerja demokrasi dan hukum di Indonesia sedang mengalami kemunduran. Kondisi seperti ini memang bukan hanya terjadi Indonesia, di belahan dunia lain pun, secara global, demokrasi dan hukum memang sedang mengalami kemunduran.

“Apalagi setelah China berhasil membuktikan bahwa tanpa menganut sistem demokrasi, tetapi ekonomi negaranya tumbuh pesat,” kata Jimly.

Kondisi di China ini menjadi gejala baru bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terkait dengan sistem demokrasi.

Gejala kemunduran demokrasi lainnya adalah munculnya gejala phobia Islam yang kemudian memunculkan diskriminasi rasial di belahan  Eropa dan Amerika.

“Gejala ini juga yang turut merusak demokrasi,” ujarnya.

Gejala lainnya adalah mulai munulnya gelombang politik ekonomi dan sistem politik di dunia. Saat ini banyak elite politik yang juga sebagai pengusaha, sehingga memunculkan konflik kepentingan ekonomi dan  politik. Salah satu contohnya adalah peran yang dimainkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Di indonesia juga lebih parah konflik kepentingan ekonomi dan politik. Mayoritas anggota legislatif maupun eksekutif adalah para pengusaha,” kata Jimly.

Menurut Jimly, sistem negara yang sekarang mulai banyak ditiru adalah hybrid  parlementer. Sistem ini memungkinkan seorang presiden atau perdana menteri dapat menjabat seumur hidup.  Salah satu contohnya adalah China yang sebentar lagi bakal ditiru oleh Rusia dan Turki. Sehingga memunculkan istilahnya diktator konstitusional.

Diktator konstitusional juga ditiru oleh Indonesia dalam bentuk lain, yakni tercermin dalam proses pembuatan Undang-undang selama masa pandemi covid-19.  Demokrasi dibajak dengan menggunakan momentum covid-19.

“Jadi Covid-19 menciptakan diktator konstitusional. Pokonya parlemen ketok palu. Sudah lima Undang-undang yang disahkan dengan main ketok yaitu MK, KPK, Minerba, Covid-19, dan UU Omnibus Law Cipta Kerja,” tutur Jimly.

Menurut Jimly, untuk membenahi perlu ada kesadaran kolektif pemimpin, terutama presiden untuk membangun sistem building agar tidak merusak sistem demokrasi dan hukum.  “Jangan terus sibuk melawan para pembenci, tanpa mewariskan sistem building yang bagus untuk demokrasi dan hukum yang lebih baik,” katanya.

Sementara menurut Direktur Center For Media Democracy LP3ES Wijayanto, indikator yang palihg jeblok adalah political cuture dan sipil libertis yang makin tergerus.

“Kalah oleh Mongolia, Malaysia,  bahkan Singapura pun mengalahkan sipil libertis indonesia,” kata Wijayanto.

Indikatornya menurut Wijayanto adalah warga masyarakat makin takut untuk mengungkapkan pendapat.

“Ada pola pelemahan masyarakat sipil yang melakukan kritisisme terhadap berbagai RUU bermasalah. Melalui teror siber, propaganda siber via buzzer, bahkan melakukan teror siber,” katanya.

Sedangkan Senior Editor LP3ES Malik Ruslan menyampaikan bahwa 54% responden survei tidak puas atas penegakan hukum dan sekitar 10% responden mengaku sangat tidak puas.

“Jadi sekitar 60% lebih responden tidak puas atas kinerja penegakan hukum di Indonesia,” kata Ruslan.

Politk hukum Indonesia jua semakin melunak dalam pemberantasan korupsi. Sedikitnya ada 20 koruptor yang akhir-akhir ini mendapat diskon atau pengurangan hukuman.

“Pemerintah sangat lemah dalam upaya penegakan hukum bagi koruptor. Padahal sangat berbahaya karena korupsi bisa semakin menggurita,” katanya. (HAS)