Dokumen Skandal Djoko Tjandra Akhirnya Diserahkan Polri-Kejagung ke KPK

Tajuk.co 19/11/2020 15:30 WIB
image
Joko Tjandra. Foto: antara

Tajuk.co, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menerima berkas dokumen skandal terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa baik pihak kepolisian maupun kejaksaan telah menyerahkan dokumen terkait perkara yang ditangani dua lembaga penegak hukum tersebut.

"Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas supervisi, saat ini KPK telah menerima berkas dokumen yang diminta baik kepada Kejaksaan maupun Kepolisian," ujar Ali kepada wartawan, Kamis (18/11/2020).

Selanjutnya, KPK akan menelaah dan melakukan penelitian terhadap dokumen skandal Djoko Tjandra yang baru diterima itu.

"Berikutnya tentu KPK akan melakukan penelitian dan telaahan terhadap dokumen dimaksud. Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," kata Ali.

Sebelumnya, KPK sempat dua kali meminta Bareksrim Polri dan Kejagung mengirimkan berkas dan dokumen skandal Koko Tjandra.

Namun, permintaan dari tim supervisi KPK tersebut, tak kunjung dipenuhi oleh kedua penegak hukum tersebut.

"Benar, tim supervisi telah dua kali meminta dikirimkan salinan berkas, dokumen" dari perkara trsebut, baik dari bareskrim maupun kejagung, tapi hingga saat ini belum kami peroleh," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2020) lalu.

Menurut Nawawi, berkas dan dokumen dari Polri dan Kejagung penting bagi KPK untuk mendalami penanganan skandal Joko Tjandra.

Terlebih, lembaga antirasuah telah mengantongi sejumlah dokumen terkait skandal Joko Tjandra dari masyarakat, termasuk laporan dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

"Berkas dan dokumen-dokumen tersebut diperlukan tim supervisi untuk digabungkan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dari masyarakat untuk selanjutnya ditelaah," ujar Nawawi.

Tak tertutup kemungkinan KPK bakal membuka penyelidikan baru dari penelaahan tersebut. Hal tersebut termasuk menyelidiki keterlibatan pihak lain yang hingga saat ini belum disentuh.

"Sehingga dapat dipertimbangkan kemungkinan KPK melakukan penyelidikan baru terhadap kluster-kluster yang belum tersentuh," kata dia.(BPP)