DPR Berharap Tol Cisumdawu Angkat Ekonomi Warga Jabar

Tajuk.co 20/11/2020 15:28 WIB
image
Tol Cisumdawu. Foto: pupr

Tajuk.co, JAKARTA- Anggota Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfah berharap pembangunan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) dapat memacu pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Barat, sehingga lebih banyak menghasilkan kemakmuran bagi warga sekitar.

"Kita banyak sekali produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, sementara produk lokal kita seringkali ada hambatan terkendala pada proses distribusinya. Saya kira dengan adanya jalan tol ini salah satu upaya yang tepat agar produk lokal kita bisa bersaing. Dengan adanya jalan Tol Cisumdawu ini nantinya untuk mempercepat pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar," kata Neng Eem dalam rilis media yang diterima Tajuk.co, Jumat (20/11/2020).

Politikus PKB yang meraih Magister Manajemen, Univ. Tama Jagakarsa ini menambahkan, dengan adanya percepatan ekonomi tersebut nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya membuka banyak lapangan kerja, membuka kesempatan bertumbuhnya UMKM di daerah, dan juga menumbuhkan sentra-sentra ‎ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah b‎agi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air, khususnya masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

"Satu-satunya cara adalah bagaimana selain meningkatkan kualitas produk tapi juga bagaiamana pemerintah dapat memfasilitasi infrastrukturnya, agar distribusi barang itu bisa cepat. Dengan adanya Tol Cisumdawu ini diharapkan dapat memotong biaya produksi hingga distribusi produk-produk lokal yang kita hasilkan," ujarnya.

Di sisi lain, ucap mantan Ketua Umum Kopri (Korp PMII Putri) Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini, pembangunan jalan tol Cisumdawu terhambat oleh adanya pembebasan lahan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan konstruksi.

Mantan Pengurus Pusat Mulimat NU ini menilai itu merupakan persoalan klasik dan hampir selalu terjadi pda beberapa proyek strategis nasional lainnya. Oleh karena itu dirinya mendorong kepada seluruh stakeholder untuk melakukan koordinasi agar mendapatkan solusi terkait persoalan lahan yang menghambat proses pembangunan.

"Jangan sampai persoalan lahan tersebut menjadikan keterlambatan pembangunan. Maka hal-hal yang menjadi hambatan tadi segera dicarikan solusi, tentu tidak mungkin kalau hanya pemerintahan saja perlu juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Oleh karenanya diperlukan Koordinasi antar kementerian lembaga perlu di tingkatkan untuk mempercepat konsinyasi, validasi, musyawarah dan eksekusi. Baik itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pengadilan terhadap permasalahan lahan yang bermasalah," tukasnya.(MMU)