DPR Minta Menkeu Selektif dalam Penyertaan Modal Negara

Tajuk.co 18/9/2020 15:11 WIB
image
Anggota Komisi XI DPR RI F-Nasdem, Rudi Hartono Bangun. Foto: dpr.go.id

Tajuk.co, JAKARTA- Anggota Komisi XI DPR RI, Rudi Hartono Bangun meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani beserta jajaran Direktorat Jenderalnya agar lebih selektif dalam memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat itu, perlu ada kajian dan analisa terlebih dahulu terhadap kinerja perusahaan-perusahaan plat merah yang mengajukan anggaran tersebut, sebab ada beberapa perusahaan yang pemasukannya terlalu kecil untuk disokong terus-menerus.
 
“PT. KIW meminta penyertaan modal hampir Rp1 triliun, sementara paparan kinerja yang disampaikan pihak direksinya, selama ini mereka hanya mampu menghasilkan laba bersih Rp130 juta per tahun. Menurut saya Menkeu dan Dirjennya tidak mempelajari kelayakan dan menganalisa track record BUMN tersebut. Tidak semudah itu memberikan PMN kepada BUMN yang tidak jelas kinerjanya, ini yang diminta Rp 1000 miliar bukan memberi modal Rp100 juta," kata Rudi dalam rilis pers yang diterima Tajuk.co, Jumat (18/9/2020).

Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem tersebut mengingatkan Menkeu untuk tidak memberikan modal kepada BUMN 'abal-abal'. Sebab, modal negara yang disuntik pada perusahaan plat merah merupakan anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat.

"Jadi kinerja BUMN dan jajaran direksinya yang tidak becus dan hanya untuk tutupi hutang dan bayar gaji, sebaiknya jangan diberikan PMN dari uang rakyat tersebut," tegasnya.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menkeu, awal pekan ini, sedikitnya 9 BUMN yang mengajukan PMN. Terkait hal ini, Komisiris PT. Panca Sawit Karunia Mas itu menilai terdapat perusahaan yang memang layak dan harus didukung kinerjanya. Ia mencontohkan sejumlah BUMN, seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagai plat merah yang bisa terlihat jelas kinerjanya dan menghasilkan laba tahunan yang terus meningkat.

"Artinya, tata kelola dan manajemen mereka dalam mengelola uang rakyat tidak diragukan. Nah, yang seperti itu pantas diberi modal lagi," ujarnya.

Terkait PT. Garuda Indonesia (Persero) yang meminta PMN di atas Rp 2 triliun, Alumnus Magister  Universitas Medan Area itu sempat mempertanyakan dasar hukum apabila maskapai penerbangan tersebut nantinya menerima suntikan modal.

"Saya ingatkan kepada Bu Menkeu kalau Garuda ini perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki publik, baik swasta maupun perorangan, bagaimana aturan dan undang-undang yang mendasari hingga pemerintah mengucurkan PMN, sekali lagi ini uang yang besar bersumber dari pajak rakyat dan ini uang rakyat," pungkasnya.(MMU)