Ekonomi Kontraksi, Indonesia Akan Turun Kelas

Awalil Rizky2 6/2/2021 19:30 WIB

Oleh: Awalil Rizky & Dwi Supadmi, Ekonom Institut Harkat Negeri

Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 tumbuh lebih rendah sebesar 2,07 persen dibanding tahun 2019. Dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 atas dasar harga konstan sebesar Rp10.722,4 triliun, dibanding nilainya pada tahun 2019 yang sebesar Rp10.949,0 triliun.

Menurut lapangan usaha, sektor yang mengalami kontraksi paling dalam adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Disusul oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum  sebesar 10,22 persen.

Meski pandemi membuat sebagian besar sektor dan subsektor mengalami kontraksi, masih ada yang tumbuh positif. Dua diantaranya terbilang tinggi, bahkan melampaui pertumbuhannya pada tahun lalu. Yaitu, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh 11,60 persen, dan sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 10,58 persen.

Selain rincian menurut lapangan usaha, PDB juga disajikan menurut Pengeluaran. Dari sisi ini, hampir semua komponen terkontraksi. Hanya konsumsi pemerintah yang masih bisa tumbuh positif sebesar 1,94 persen. Kontraksi komponen Ekspor Barang dan Jasa mencapai 7,70 persen. Kontraksi komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,95 persen. Bahkan, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang biasanya tumbuh paling stabil tiap tahun pun terkontraksi sebesar 2,63 persen.

Kontraksi ekonomi sebesar 2,07 persen ini lebih buruk dari prakiraan resmi pemerintah. Pemerintah sempat optimis pada awal pandemi hingga pertengahan tahun, dengan masih mengira pertumbuhan akan positif mendekati nol persen. Setelah beberapa kali menurunkan, prakiraan resmi disampaikan dalam Nota Keuangan dan APBN 2021, yang ditetapkan Oktober 2020. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diprakirakan kontrkasi pada rentang 0,6 sampai dengan 1,7 persen.

Harus diakui, pandemi covid-19 memang berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelumnya telah cenderung tertahan pada kisaran lima persen selama tujuh tahun berturut-turut. Pertumbuhan PDB tiap triwulan selama dua tahun terakhir juga cenderung makin melambat, meski perlahan.

Selain pertumbuhan ekonomi, dalam dokumen rilis yang sama, BPS memberi informasi tentang PDB per kapita penduduk Indonesia. Dihitung dari nilai PDB menurut harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDB per kapita merupakan ukuran yang paling sering dipakai oleh Pemerintah sebagai gambaran pendapatan per kapita.

PDB atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp15.434,2 triliun. Setelah memperhitungkan jumlah penduduk, diperoleh data PDB per kapita sebesar Rp 56,9 juta. Lebih rendah dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp 59,1 juta.

Padahal, PDB per kapita Indonesia terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2000. Sebelumnya, selama 20 tahun telah meningkat hingga 9 kali lipat. Nilainya pada tahun 2000 hanya Rp6,57 juta, dan pada tahun 2019 telah mencapai Rp59,1 juta.

Rilis BPS juga memberi informasi nilai PDB per kapita yang dikonversi dalam nilai dolar AS. Kurs yang dipakai adalah rerata kurs selama setahun. PDB per kapita tahun 2020 dalam hal ini sebesar 3.911,7 dolar. Turun dibanding tahun 2019 yang sebesar 4.174,5 dolar.

Informasi tentang PDB per kapita dalam besaran nilai dolar Amerika ini dapat dikaitkan dengan berita yang sempat mengedepan tentang status Indonesia dalam klasifikasi Bank Dunia. Sebagaimana umum diketahui, Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari lower middle income menjadi upper middle income pada pertengahan tahun lalu. Indikator yang dipakai adalah pendapatan per kapita, namun bukan PDB atau Gross Domestic Product (GDP), melainkan pendapatan nasional bruto atau Gross National Income (GNI).

Perhitungan GDP berbasis produksi di seluruh wilayah suatu negara. Sedangkan GNI berbasis status kewargaan, penduduk dan bukan penduduk. Dalam kasus Indonesia, GNI selalu lebih kecil dibanding GDP, karena soal neto produksi faktor nonpenduduk. Namun, tidak terlampau besar, selisih di kisaran 2-3 persen.

Bank Dunia sebenarnya membuat batasan klasifikasi yang sedikit berubah tiap tahun, cenderung sedikit meningkat untuk tiap kategori. Ukuran pada tahun 2019 dengan memakai GNI per kapita adalah sebagai berikut: Low Income (AS$ 1.035), Lower Middle Income (AS$ 1.036 – AS$ 4,045), Upper Middle Income (AS$ 4.046 – AS$ 12.535) dan High Income (> AS$12.535).

Berdasar asesmen Bank Dunia, GNI per kapita Indonesia tahun 2019 sebesar AS$ 4.050, sehingga naik status dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun perlu dicermati bahwa nilai itu hanya sedikit di atas batas terbawah dari kategori Upper Middle Income.

Perhitungan GDP dan GNI Bank Dunia sedikit berbeda dengan perhitungan BPS, karena memang sumber data utamanya dari BPS. Sedikit perbedaan dalam hal pemakaian kurs secara definitif. Dan sedikit berbeda dalam menghitung neto faktor luar negeri untuk GNI. Ditambah lagi, Bank Dunia masih melakukan penyesuaian data dengan memakai metode atlas, agar perbandingan antar negara bisa lebih baik.

BPS telah mengumumkan data PDB atau GDP tahun 2020, namun belum merilis data PNB atau GNI. Tentu saja, Bank Dunia belum mempublikasi besaran GDP dan GNI Indonesia. Meski demikian, bisa diprakirakan kecenderungannya berdasar data tahun 2019.

GDP perkapita Indonesia tahun 2019 versi BPS sebesar AS$4.174,5. Sedangkan versi Bank Dunia sedikit di bawahnya, yaitu sebesar AS$4.135,6. GNI per kapita Indonesia menurut metode atlas pada tahun 2019 dinyatakan Bank Dunia sebesar AS$4.050.

Dari data BPS yang sudah dirilis, dapat dipastikan GNI per kapita Indonesia tahun 2020 menurut metode atlas dari Bank Dunia pun akan turun. Meski masih harus menunggu ukuran terbaru dan perhitungan dari Bank Dunia, nyaris bisa dipastikan Indonesia kembali ke kelompok lamanya. Yaitu kelompok negara berpendapatan menengah bawah.