Golkar: Awasi Dana PEN di Bank BUMN Agar Tidak Timbulkan Moral Hazard

Tajuk.co 29/6/2020 17:00 WIB
image
Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun (Foto: dok DPR RI)

Tajuk.co, JAKARTA - Komisi XI DPR RI berharap penempatan uang negara sebesar Rp 30 triliun pada empat bank milik pemerintah tidak menimbulkan moral hazard, namun dapat berkontribusi maksimal pada program Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN pasca wabah pandemi virus Covid-19/Corona.

Anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun meminta kepastian dari pemerintah agar skema penempatan dana negara di bank BUMN tepat sasaran, sehingga mampu berkontribusi pada program PEN. Hal itu mengingat program PEN dilaksanakan atas prinsip asas keadilan sehingga harus mendukung pelaku usaha dan tidak menimbulkan moral hazard/penyimpangan moral.

"Saya ingin menempatkan program penempatan dana ini, kalau aspek legalitas melalui UU DJPB dan UU APBN apakah ini satu-satunya cara untuk menanggulangi masalah ini," kata Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Menurut Misbakhun bahwa dengan adanya tambahan likuiditas dari pemerintah maka hal tersebut akan membuat likuiditas bank-bank milik negara tersebut semakin kuat. "Kita butuh jaminan itu, kalau dapat maka dia dapat kelonggaran likuiditas dibandingkan dengan bank lain," katanya.

Sementara Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad, berharap dana pemerintah yang dititipkan di bank-bank milik pemerintah dapat menggairahkan sektor rill melalui kredit modal kerja yang dikucurkan. Karena itu, dirinya berharap pemerintah bisa menjamin kemudahan modal kerja buat pelaku UMKM ditengah pandemi Covid-19.

"Penempatan dana negara senilai Rp 30 triliun ke Himbara sesuai PMK 70/2020 tentunya harus bisa memberikan kemudahan pengucuran modal kerja baru bagi UMKM dan entrepreneur, sehingga mendorong pergerakan sektor riil dan daya beli masyarakat," ujar Kamrussamad.

Sedangkan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Mustofa berharap empat bank milik pemerintah yang ditunjuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Meskipun dirinya berharap pemerintah melibatkan bank swasta. "Kalau melihat dari OJK, kondisi bank ini lagi baik dari segi CAR dan NPL nya. Bayangkan enak di bank umum ini, duit nggak kurang sudah ditambah lagi," kata Mustofa. (TIO)