Gubernur Anies : PSBB di Jakarta Tidak Pernah Dicabut

Tajuk.co 12/9/2020 13:47 WIB
image
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: IST

Tajuk.co JAKARTA – Mulai Senin, 14 September 2020 Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total. Langkah ini diambil guna menekan jumlah warga yang terinfeksi virus Corona. Pasalnya, jumlah warga Jakarta yang terinfeksi virus Corona sejak dilakukan pelonggaran PSBB meningkat pesat.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan terpaksa harus menarik rem darurat untuk menyelamatkan warga Jakarta. Karena jika dibiarkan akan makin banyak warga yang terjangkit Covid-19. Sementara kapasitas RS di Jakarta sudah mendekati penuh.

Jika tidak segera dihentikan akan terjadi ledakan, yang penanganannya akan menyulitkan akibat fasilitas perawatan yang kapasitasnya terbata.

Berikut dialog Gubernur Anies Baswedan dengan media terkait kebijakan PSBB Total yang akan dijalankan.

 

Bagaimana persiapan penerapan PSBB Pak Gub ?

Ya jadi insyaAllah seperti rencana bahwa PSBB di Jakarta ini belum pernah dicabut. Jakarta masih berstatus PSBB sejak 10 April (2020) sampai dengan sekarang. Jadi ini bukan kita memulai sesuatu yang baru.

Kemudian yang kedua, sesuai rencana insyaAllah mulai hari Senin akan dilakukan pengetatan.

Dan untuk menghormati permintaan Bapak Menko Perekonomian sebagai Ketua Satgas, detail pembatas terkait dengan perkantoran akan dibahas besok.

Lalu, saya mengimbau kepada khususnya perkantoran, kegiatan usaha untuk secara mandiri, secara serius membatasi kegiatan perkantorannya.

Besok akan ada pembahasannya. Tapi saya minta untuk mulai, mengapa? Karena 10 - 11 hari terakhir ini lompatan kasus aktif di Jakarta itu amat tinggi. Ini yang membedakan kondisi sekarang dengan sebelum-sebelumnya.

Tanggal 30 Agustus (2020) di Jakarta ada 7.960 kasus aktif. Tanggal 10 September itu menjadi 11.810, kenaikannya itu 48% dalam 10 hari pertama di bulan September, itu sebesar 3.850 kasus.

Belum pernah kita dalam waktu sependek ini melihat pertambahan kasus sampai 3.850 kasus. Walaupun yang sembuh juga banyak, sembuhnya 8.994 kasus.

Dan kematian juga dalam pekan-pekan pertama September ini tertinggi kecepatannya. Total di Jakarta ini bulan September itu adalah 17% dari seluruh kejadian kematian itu terjadinya di bulan September. Jadi 17% dalam 10 hari. Kita ada kejadian 1.383 yang meninggal dan 197 itu terjadi di bulan September.

Jadi memang kondisi dalam 2 pekan terakhir mengkhawatirkan, ini berbeda dengan situasi-situasi sebelumnya.

 

Itu sebabnya kita berencana melakukan pengetatan selama 2 minggu ke depan. Supaya ini menjadi rem agar laju pertambahan kasus ini bisa dikurangi.

 

Mengapa? Karena terjadinya interaksi dekat; misalnya) di kantor, jumlahnya mungkin hanya 4-5 orang. Tapi kalau tidak pakai masker terjadi penularan. Mungkin di restoran/di cafe jumlahnya hanya 4-5 orang, secara jumlah kasusnya sedikit, tapi di situ terjadi penularan.

 

Jadi karena itulah mengapa pengetatan ini penting untuk kita berada di rumah dulu selama 2 pekan ini. Dengan berada di rumah dulu harapannya potensi penularan ini bisa ditekan.

 

Tapi juga saya ingin garus bawahi, jangan harap kemudian setelah 2 minggu selesai. Tidak. Tapi kalau kecepatan yang luar biasa ini tidak ada langkah untuk memperlambat ya ini akan jalan terus. Ditambah lagi kita tahu ada kapasitas tempat tidur untuk rawat inap/ICU yang terbatas.

 

Terkait Pemerintah Pusat yang menyarankan Pemprov DKI untuk melakukan pembatasan mikro, apakah Pemprov akan mempertimbangkan hal itu ? Soal mempertimbangkan PSBB, SIKM bagaimana Pak ?

Nanti pembahasannya semuanya besok.

Apa perbedaan PSBB yang akan dilaksanakan dengan sebelumnya?

Iya, kemarin saya sampaikan bahwa misalnya tempat ibadah yang lokal bisa jalan. Jadi sesungguhnya ini akan ada pengetatan, tetapi kegiatan kegiatan di tingkat lokal yang menerapkan prinsip protokol yang benar masih diizinkan.

Jadi berbeda kalau bicara isinya nanti (dengan PSBB awal). Iya ini kan pengetatan, nanti ada item-itemnya mana yang kita diizinkan mana yang tidak.

Termasuk perkantoran ?

Ya Kalau 11 (bidang usaha) tetap, tidak ada perubahan, karena itulah yang menjadi kunci kita.

Kemudian Pak Menteri (Menko Perekonomian) akan mengundang untuk bicara, kita hormati, karena itu besok kita bahas detail.

Terkait pembahasan PSBB dengan daerah penyanggah Jakarta bagaimana?

Dengan daerah penyanggah, sesudah Jakarta memutuskan baru kita bicarakan.

 

Ada daerah penyangga yang terkesan menolak?

 

Tidak ada kewenangan dari DKI untuk memaksakan pada tempat lain. Jadi kami pun tidak pernah meminta, karena itu kewenangan tiap-tiap daerah.