Indonesia Dukung Sidang Pemilihan Anggota IMO Secara Virtual

Tajuk.co 1/7/2021 14:18 WIB
image
Plt. Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri, Yudhonur Setiadji (kiri) saat mengikuti Sidang Dewan (Council) IMO ke-125, yang berlangsung sejak Senin (28/6) hingga Jumat ini (2/7). Foto: tangkapanlayar

JAKARTA, Tajuk.co – Pemerintah Indonesia mendukung sidang pemilihan Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Periode 2022-2023 dilakukan secara virtual atau daring.

Kesepakatan untuk menyelenggarakan Sidang Assembly secara daring dibahas dalam Sidang Dewan (Council) IMO ke-125, yang berlangsung sejak Senin (28/6) hingga Jumat ini (2/7).

Atase Perhubungan KBRI London, Lollan Panjaitan, mengatakan, pemerintah Indonesia mendukung penyelenggaraan Sidang Assembly IMO secara virtual dengan mempertimbangkan ketidakpastian keadaan akibat Pandemi Covid-19, ketentuan pembatasan perjalanan yang kompleks, termasuk di antaranya proses karantina dan persyaratan sertifikat vaksin.

“Kami menyampaikan bahwa kami sepakat untuk satu suara dengan negara anggota lain memilih penyelenggaraan rapat secara virtual dengan menggunakan aplikasi Kudo,” kata Lollan, Kamis (1/7/2021).

Namun demikian, walaupun council sepakat untuk menyelenggarakan assembly secara daring, Lollan mengungkapkan bahwa proses pemilihan anggota dewan akan tetap dilaksanakan secara voting (pemungutan suara) langsung menggunakan secret ballots di markas besar IMO di London, Inggris.

“Proses voting nantinya akan dilakukan oleh perwakilan dari tiap-tiap negara anggota dewan IMO yang ada di Inggris. Sedangkan bagi negara anggota yang tidak dapat hadir secara fisik di majelis untuk memberikan suaranya dapat menunjuk perwakilan di London, selama prosedurnya aman, transparan dan sesuai dengan aturan dan ketentuan dari IMO,” terangnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri, Yudhonur Setiadji, yang turut serta sebagai lelegasi Indonesia pada pertemuan ini menyampaikan, bahwa selain agenda 16 assembly matters, agenda lain yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia yaitu terkait agenda 3 mengenai strategy, planning and reform, di mana Indonesia merupakan salah satu sponsor bersama dengan Spanyol, Kanada, Prancis, Filipina, Rusia dan ITF untuk mengajukan strategic direction baru IMO pada isu human element.

Yudho menjabarkan, usulan yang diajukan adalah strategic direction baru di mana human element dapat selalu diakui sebagai elemen kunci terhadap keselamatan jiwa di atas kapal, yang memainkan peranan penting dalam pencegahan kecelakaan laut, terlebih lagi di masa pandemi Covid-19.

IMO, sebagai pemangku kepentingan utama dalam hal efektfitas dan efisiensi human element, diharapkan untuk bukan hanya mempertimbangkan human element pada peninjauan, pengembangan dan penerapan ketentuan-ketentuan baru dan existing, namun juga dalam mekanisme pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah dan organisasi internasional lainnya.

“Untuk dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan laut secara signifikan serta mengatasi masalah terkait human element dengan baik, IMO diharapkan dapat mengembangkan ketentuan yang baik, sebagaimana diperlukan, di mana human element menjadi komponen inti, baik dalam hal pelatihan, sertifikasi dan pengawasan, termasuk di dalamnya pengembangan teknologi baru, rancangan yang berpusat pada manusia, penjagaan yang aman, pelatihan dan training, manajemen kelelahan, keselamatan operasi, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim, serta perlakuan yang adil terhadap pelaut,” beber Yudho.

Selain agenda di atas, Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap pembahasan mengenai laporan perkembangan agenda council reform yang telah dibahas pada pertemuan the Intersessional Meeting of the Working Group on Council Reform (ISWG-CR 1) dan the Extraordinary Session of the Council (C/ES.33), serta agenda 4 tentang resource management, yang membahas mengenai laporan keuangan IMO hingga 31 Desember 2020.

Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporannya selaku External Auditor IMO periode 2020-2023, sebagai hasil pemilihan yang dilakukan pada sidang assembly ke-31 tahun 2019. Laporan hasil audit keuangan ini disampaikan langsung oleh Ketua BPK, Dr. Agung Firman Sampurna.

“BPK selaku external auditor IMO menyampaikan laporan hasil audit keuangan terhadap 3 institusi, yaitu IMO, WMU, dan IMLI,” imbuh Yudho.

Yang juga tak kalah penting, menurut Yudho adalah agenda 14 tentang Protection of Vital Shipping Lanes. Pada agenda ini, Indonesia, Malaysia dan Singapura melaporkan mengenai perkembangan cooperative mechanism di straits of Malacca and Singapore, termasuk di dalamnya pelaksanaan cooperative forum pada bulan September 2019 di Semarang Indonesia,  dan juga pelaksanaan the 24th Meeting of the Aids to Navigation Fund (ANF) Committee, yang telah diselenggarakan secara virtual pada tanggal 19 November 2020 lalu.

Sebagai informasi, pada Sidang Dewan IMO ke-125 ini, terdapat 80 dokumen yang dibahas dalam 23 agenda, di antaranya laporan manajemen sumber daya, anggaran 2022-2023, persiapan pelaksanaan sidang Majelis IMO, laporan hubungan eksternal, Skema Audit, dan isu-isu terkait pandemi Covid-19.(HAS)