Jokowi Minta Menteri Gercep Belanjakan APBN 2021untuk Pulihkan Ekonomi

Tajuk.co 25/11/2020 15:00 WIB
image
Preisden Joko Widodo minta menteri segerakan belanja APBN 2021. (foto: Setneg)

Tajuk.co, JAKARTA - Presiden Indonesia, Joko Widodo meminta Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah agar segera membelanjakan anggaran belanja yang telah digelontorkan dalam APBN tahun 2021. Sehingga diharapkan roda perekonomian terus bergerak maju ditahun depan. Pemerintah menganggarkan belanja negara APBN sebesar Rp2.750 triliun, atau naik sebesar 0,4% dibanding anggaran tahun 2020 yang sebesar Rp2.739 triliun.

"Disaat perekonomian kita masih lesu, angka belanja pemerintah tadi sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi kita. Oleh karena itu, APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, harus segera dibelanjakan untuk menggerakan ekonomi kita," kata Presiden Jokowi pada acara Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Menurut Jokowi dengan adanya anggaran tersebut, dirinya meminta secara khusus Menteri dan pimpinan Lembaga Negara dan juga pimpinan pemerintah daerah, terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar agar secepat mungkin membelanjakan. Bahkan jika diperlukan agar secepatnya dilakukan lelang secepat mungkin.

"Lakukan lelang sedini mungkin diibulan Desember ini, agar bisa  menggerakan ekonomi dikuartal satu 2021. Artinya dibulan Januari sudah ada pergerakan, karena lelanganya sudah dilakukan setelah DIPA ini diserahkan," katanya.

Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.750 triliun atau tumbuh 0,4% dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri atas belanja untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.032 triliun. Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar Rp795,5 triliun.

Alokasi belanja tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang, di antaranya bidang Kesehatan sebesar Rp169,7 triliun,   Pendidikan Rp550 triliun, Infrastruktur Rp417,17 triliun, Perlindungan Sosial Rp408,8 triliun, Ketahanan Pangan Rp99 triliun dan Pembangunan Tekonologi Informasi Rp26 triliun. (TIO)