KASN Bakal Bantu Proses Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Tajuk.co 15/7/2020 20:04 WIB
image
Komisioner Komisi Apararur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto. Foto: bpp/tajuk.co.id

Tajuk.co, JAKARTA - Komisi Apararur Sipil Negara (KASN) menyatakan bakal membantu mendukung alih status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Iya itu ada sedikit kami bahas. Sebetulnya kami mendukung untuk bantu bagaimana menyelesaikan persoalan alih status," kata Ketua KASN Agus Pramusinto seusai bertemu dengan pimpinan KPK, Rabu (15/7/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KASN Tasdik Kinanto mengatakan sampai saat ini progres alih status ini tengah dirumuskan terkait penggajian.

"Tadi informasinya sedang dirumuskan terkait masalah penggajian dan lain sebagainya," ucap Tasdik.

Tasdik juga mengatakan dalam proses alih status ini, Pegawai di KPK terdapat dua status. Statusnya yakni PNS dan non-PNS serta PPK. Terkait status penyidik, nantinya akan dilihat tergantung kebutuhan dari formasi.

"Kan penyidik kalau dia memang udah jadi aparat kepolisian, kan udah bukan lagi ASN. Itu statusnya bisa dibebastugaskan, tapi statusnya jadi anggota kepolisian," ucap Tasdik.

Dia berharap proses alih status ini bisa dapat segera selesai. Adapun di UU yang baru proses alih status ini paling lambata dilakukan selama 2 tahun sejak UU disahkan.

"Segera dibahas apa-apa yang diperlukan untuk dorong alih status ini. Tentunya ini udah dikoordinasikan dengan Kementerian PANRB. Karena memang kewenangan beliau untuk proses ini," ujarnya.

Diketahui, Berdasarkan UU tentang KPK yang baru, status kepegawaian pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN).

Adapun bunyi Pasal 1 Ayat (3) UU No.19/2019 adalah sebagai berikut "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini"


Kemudian, terdapat pula ketentuan pada Ayat (6) yang berbunyi, "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara"

Ketentuan lebih lanjut diatur pada Pasal 24 yang terdiri dari tiga ayat. Disebutkan bahwa pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(BPP)