KBRI Kolombo Ungkap Alasan Belum Perlu Evakuasi WNI Meski Sri Lanka Alami Krisis

Tajuk.co 27/6/2022 21:28 WIB
image

Tajuk.co, KOLOMBO -- Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kolombo mengungkapkan alasan belum perlu melakukan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) meski Sri Lanka bangkrut.

"KBRI belum memandang perlunya evakuasi wajib bagi WNI yang tinggal di Sri Lanka pada saat ini karena kebutuhan pokok makanan masih dapat terpenuhi," ujar Pejabat Konsuler, Heru Prayitno, dalam pernyataan resmi yang diterima, Senin (27/6).

Menurut Heru, meski saat ini Sri Lanka mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas rumah tangga pemerintah tetap mengupayakan pasokan terus berlangsung. Sehingga, tak terjadi kelangkaan dalam jangka waktu yang lama.

Menanggapi kondisi krisis di Sri Lanka, KBRI menggelar dialog dengan para WNI pada Minggu (26/6).

"Kami ingin mengetahui dampak langsung yang dirasakan WNI setelah adanya pengumuman kebangkrutan ekonomi Sri Lanka," jelas Duta Besar RI untuk Sri Lanka, Dewi Gustina Tobing, dalam acara itu.

Dewi memprediksi masa-masa sulit akibat bangkrutnya perekonomian akan berlangsung empat hingga lima bulan mendatang sampai bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) cair.

KBRI terus memantau perkembangan krisis ekonomi di Sri Lanka, khususnya dalam memantau ketersediaan pangan. Menurut pengamatan mereka, makanan pokok masih tersedia hingga empat bulan mendatang dengan impor utama dari India dengan credit line.

Dewi lantas meminta para WNI menyiapkan cadangan pangan di rumah. Di kota-kota tertentu, lanjutnya, sudah terdapat pembatasan pembelian beras sebanyak 5kg per orang. Sementara itu, KBRI telah menyiapkan sembako bagi warga Indonesia yang sangat membutuhkan.

"Saat ini KBRI menilai situasi masih terkendali untuk ketersediaan makanan, dan telah mengadakan pendataan untuk membantu WNI berpendapatan kecil yang mengalami kesulitan akibat kenaikan harga atau yang kehilangan pekerjaan," jelas Heru.

Selain menyiapkan sembako, KBRI juga telah menyusun rencana kontijensi guna membantu WNI jika situasi terus memburuk dan segera memerlukan penanganan.

Dari hasil pertemuan itu, KBRI memandang para WNI umumnya masih bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup layak. Mereka juga sepakat belum perlu evakuasi.

"Hasil dialog juga mengungkap bahwa WNI umumnya masih bisa mengelola situasi krisis dan sebagian saling memberikan bantuan kepada WNI umumnya masih bisa mengelola situasi krisis. Sebagian saling memberikan bantuan kepada WNI lainnya," imbuh pertanyaan itu.

Sebelumnya, Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, mengatakan ekonomi negaranya telah benar-benar bangkrut.

Kelangkaan BBM dan gas pun terjadi setiap hari di Sri Lanka. Warga juga mengalami pemadaman listrik sekitar tiga hingga empat kali dalam sehari.

Saat ini, Sri Lanka masih bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk kemungkinan pemberian bantuan keuangan (bailout). (FHR)