Kemendagri-Lemhannas Adakan Pembinaan Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan di Kaltim

Tajuk.co 23/1/2023 23:25 WIB
image

Tajuk.co, SAMARINDA -- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kemendagri melalui Direktorat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menyelenggarakan kegiatan Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Rangka Penguatan Ideologi Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan bekerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) R.I yang diselenggarakan di Aula Pertemuan Badan Kesbangpol Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (20/1).

Kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta terdiri dari Pengurus Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan seluruh Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Samarianda, Kalimantan Timur.

Acara dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, Sufian Agus dalam sambutannya, ia menerangkan bahwa tantangan besar kita dalam sejarah bukan hanya mempertahankan kelangsungan hidup sebagai bangsa yang berdaulat, namun mewujudkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju, dengan semangat bela negara, persatuan dan kerja keras maka tugas sejarah itu pikul bersama.

“Kehadiran seluruh elemen bangsa yang ikut berperan dalam kemajuan pembangunan nasional termasuk eksistensi Ormas sebagai wadah berserikat berkumpul. Ormas merupakan potensi kolektif yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," tambah Sufian Agus.

Dalam kesempatan ini Analis Kebijakan Ahli Madya Subdit Kemitraan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Prayogo Hari Cahyono mewakili Direktur Organisasi Kemasyarakat, Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Risnandar Mahiwa mengatakan, keberadaan Ormas sangatlah besar di Indonesia dengan jumlah 514.656 Ormas. Semua Ormas tersebut harus dikelola dengan baik dan benar. Kemendagri sebagai pembina Ormas yang terdaftar di Pemerintah telah melakukan Pemberdayaan Ormas seperti Kemitraan dengan mendukung kegiatan Ormas sesuai bidangnya.

“Kemendagri sebagai panitia seleksi akan melakukan verifikasi data bagi pengurus Ormas yang ikut menjadi peserta pendidikan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI hari ini," ujar Prayogo.

Acara kemudian dilanjutkan oleh narasumber-narasumber yang salah satunya adalah Tenaga Ahli Profesional Bidang Sosial Budaya dan Politik Dalam Negeri, Lemhannas RI. Gusnar Ismail. Ia menjelaskan, adanya kekhawatiran Bangsa Indonesia adalah adanya degradasi terhadap nilai-nilai Ideologi Kebangsaan. Dalam rangka memperkuat ideologi saat ini Lemhannas RI menyusun digital terkait pancasila yang nantinya akan di nikmati sekaligus menjadi trend baru bagi WNI.

“Ormas harus menjalin komunikasi dengan pemerintah baik dengan pemerintah pusat, daerah dan Bakesbangpol dengan tidak menghilangkan kritik membangun untuk keberhasilan dalam pembangunan nasional dan demokrasi sesuai Pancasila,"pungkasnya.

Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, M. Ramli, memaparkan, hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kaltim mendapat urutan ke 5 besar di Indonesia, hal ini merupakan peringatan, sehingga adanya upaya maksimal dapat menyelesaikan masalah-masalah sejak dini dan masalah-masalah yang sebelumnya terjadi agar tidak terulang lagi.

“Kerawanan Pemilu disebabkan antara lain karena banyaknya petahana yang melakukan kampanye terselubung dan hal lain karena teknis pendidikan pemilih masih terbatas. Antisipasi kerawanan pemilu dapat dilakukan salah satunya dengan sinergitas Ormas untuk mengawasi jalannya pemilu sehingga berjalan kondusif," tegas Ramli.

Hadir juga dalam acara ini Kepala KPU Provinsi Kalimantan Timur, Rusdiansyah, yang menjelaskan pentingnya penguatan ideologi kebangsaan dan wawasan kebangsaan dalam sukseskan pemilu serentak 2024 yang prosesnya sedang berlangsung.

Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program pemilihan. Meningkatkan pengetahuan pemahaman kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam memilih, meningkatkan partisipasi dalam pemilihan, dan Ormas adat dan pemerintah daerag diharapkan berperan aktif bekerjasama terkait sosialisasi pemilihan dengan Parpol, Panwaslu, media massa, forum warga, majelis ta’lim, KPU dan Bawaslu di daerah masing-masing. (FHR)