Kementan Hanya Mampu Penuhi 9 juta ton Pupuk Bersubsidi Tahun Ini

Tajuk.co 29/10/2021 19:00 WIB
image
Terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi bisa berdampak kelangkaan dan permainan harga yang rugikan petani

JAKARTA, Tajuk.co - Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui tahun ini hanya mampu memenuhi pupuk bersubsidi sebanyak 8,87 juta ton hingga 9,55 juta ton. Jumlah tersebut sangat minim dibandingkan kebutuhan pupuk yang mencapai 22,57 juta ton hingga 26,18 juta ton per tahun, bahkan jauh dibawah usulan Kementan sebesar 24,31 juta ton pupuk bersubsidi.

Hal itu disampaikan Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, Mohammad Hatta dalam diskusi virtual yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan), Jumat (29/10). Menurut Hatta, terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah menjadi penyebab gap yang sangat besar tersebut. Ia menjelaskan, jenis pupuk subisidi yang disalurkan pemerintah adalah urea dan NPK,sesuai permintaan kebutuhan yang disampaikan petani.

“Setiap tahun pemerintah hanya mampu mengalokasikan Rp 25 triliun hingga Rp 32 triliun atau hanya memenuhi 8 juta ton hingga 9 juta ton (pupuk subsidi),” ucap Hatta

Hatta mengakui, ketimpangan antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut berpotensi menimbulkan masalah. Diantaranya perembesan pasokan antar wilayah, munculnya isu kelangkaan pupuk bersubsidi di berbagai wilayah dan potensi penyaluran pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran.

Potensi masalah lainnya adalah, permainan harga eceran tertinggi (HET) yang dilakukan distributor yang merugikan petani kecil. Karena itu, Hatta berharap koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemda terkait untuk perbaikan tata kelola pupuk subsidi bisa berjalan efektif.

Upaya tersebut diantaranya perbaikan data petani dan luas lahan. Lalu, memasukkan data koordinat lahan yang difasilitasi pupuk subsidi. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya syarat mendapat pupuk subsidi hanya nama dan NIK petani.

Serta, membatasi dosis pupuk yang diusulkan sesuai rekomendasi Badan Litbang Kementan. "Jadi ini adalah upaya-upaya perbaikan data yang kami akan lakukan dalam rangka perbaikan tata kelola (pupuk subsidi)," ujar Hatta.

alokasi pupuk

Hatta menjelaskan, selama ini dalam tata kelola pupuk terbagi dalam lima kegiatan. Pertama, perencanaan. Dalam menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, teruatam penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) oleh kelompok tani didampingi penyuluh, termasuk menginput data, verifikasi, validasi melalui sistem e-RDKK.

“Dalam perencanaan dilakukan pertemuan nasional penetapan kebutuhan pupuk. Kemudian penyusunan Permentan tentang HET dan alokasinya,” kata Hatta.

Kedua, pengadaan dan penyaluran pupuk oleh PT.PIHC dari Lini I-II-III-IV-Petani (yang terdaftar padai sistem eRDKK) sesuai Permendag No. 15/2013. Ketiga, supervisi, montioring dan pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten Propinsi dan Pusat, Pengawasan oleh Tim KP3 (Unsur Dinas dan aparat hukum).

Keempat, verifikasi dan validasi penyalur. Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang oleh Tim Verval mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Pusat melalui Dashboard Bank (Kartu Tani) dan sistem eVerval (KTP) berbasis android/T-Pubers. Kelima, pembayaran. PT PIHC mengajukan usulan pembayaran dilengkapi dokumen sesuai persyaratan. Namun sebelumnya dilakukan verifikasi dokumen dan lapangan (sampling) oleh Tim Verval Kecamatan sampai Pusat. “Nah pengajuan pembayaran ke KPPN,” ujarnya.

“Dari gambaran tata kelola tersebut, Kementerian Pertanian tidak sendiri mengurus pupuk. Perencanaan Kementan, penyaluran PIHC, verifikasi dan monitoring dibantu pemerintah daerah. Pembayaran di Kementerian Keuangan. Tugas kami adalah perencanaan sampai ke petani,” tutur Hatta. (KSL)