Kepemimpinan di Masa Krisis

Sudirman Said 21/9/2020 22:30 WIB

Oleh:

Sudirman Said, Ketua Institut Harkat Negeri

 Judul tulisan ini, diambil dari tema yang disodorkan panitia “Indonesia Leaders Talk” (ILT), yakni: Kepemimpinan Di Masa Krisis. Tema ini merupakan bahan studi yang sangat menarik, penting dan aktual. Namun, masalahnya, tema tersebut tidak mudah untuk diulas, secara utuh, dalam tempo yang singkat. Oleh sebab itu, untuk agar dapat lebih memenuhi apa yang mungkin diharapkan panitia, uraian ini akan menyajikan pandangan yang bersifat umum, sebagai upaya menjawab pertanyaan apakah krisis merupakan petunjuk atas mangkirnya kepemimpinan, ataukah krisis menyediakan ruang tumbuh bagi suatu kepemimpinan. Pandemi Global Covid-19 sebagai titik tolak uraian.

Pandemi Global Covid-19

Siapa yang menyangka bahwa berita tentang ditutupnya pasar basah makanan laut di Wuhan, karena diduga kuat sebagai pusat penyebaran virus, akan menjadi lembaran awal dari Pandemi Global Covid-19 (selanjutnya PGC)? Otoritas resmi yang mengurus kesehatan publik, secara kongkrit memperlihatkan suatu kesungguhnya respon, dengan menunjukkan langkah antisipasi yang tengah dipersiapkan. Pengawasan ketat di pintu masuk, seperti bandara dan pelabuhan, telah dilakukan. Di Indonesia, kementerian kesehatan, sudah menyusun SOP jika virus tersebut masuk dan menjangkit masyarakat[1]. Artinya, sejak awal tahun (Januari 2020), telah disiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, manakala virus menyebar.

Informasi tersebut, seharusnya memberi alasan publik untuk bersikap tenang, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yakni munculnya benih rasa panik, setidaknya sebagaimana yang direkam oleh media massa, atau percakapan di media sosial. Pada periode tersebut – sekitar akhir Januari 2020 –  muncul  perdebatan public: apakah virus sudah menyebar di Indonesia atau belum. Suasana kecemasan makin mengemuka, manakala ada momen mengevakuasi WNI dari Wuhan. Hal yang sungguh mengejutkan adalah bahwa warga di Natuna, menolak daerahnya menjadi lokasi karantina, melalui demontrasi[2]. Mengapa disebut mengejutkan? Oleh karena telah dikatakan bahwa WNI yang dievakuasi telah melalui tahap standar – screening dan clearing dan dinyatakan sehat.[3] Dan untuk menenangkan publik, wakil dari pemerintah menyatakan:

"Yang ingin saya katakan bahwa sampai saat ini Indonesia itu adalah satu-satunya negara besar di Asia yang tidak punya kasus corona. Virus corona itu tuh ndak ada di Indonesia," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (7/2)[4].

Tentu dapat dipahami, mengapa kecemasan publik harus “direspon”. Salah satu penjelasan sederhananya adalah bahwa kecemasan publik yang tidak terkendali, akan menyumbang masalah baru, yang tidak kalah dasyat dengan masalah awalnya. Intinya, agar respon terhadap PGC tidak mengganggu kinerja ekonomi. Hal inilah yang mungkin menerangkan mengapa dalam situasi tersebut, pada waktu itu, pemerintah memberikan insentif pajak dan kebijakan lain, untuk menjaga sektor pariwisata yang terdampak.[5] Hal ini berarti, pada satu sisi ada upaya antisipasi [dalam bentuk langkah standar penanganan pandemi], namun di sisi yang lain, juga dilakukan antisipasi terhadap keadaan ekonomi yang menurun akibat pandemi. Mungkinkan dua hal yang punya watak bertolak belakang, dapat diatasi secara simultan, dengan tanpa mengorbankan salah satunya?

Apa yang terjadi di Indonesia, bukan merupakan kekhususan, karena seluruh dunia mengalami hal serupa. Virus, tidak hanya menyerang kesehatan tubuh manusia, tetapi juga kini, telah menyerang tubuh ekonomi negara. Ada 45 negara telah dinyatakan dalam resesi, belum termasuk Indonesa.[6] Tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga potensi masalah sosial, politik dan gabungan dari kesemua masalah tersebut, mulai tergambar. Angka-angka menunjukan, bahwa keadaan semakin menimbulkan kekhawatiran. Worldometers mencatatkan, per hari ini, 21 September (pk.10.30), jumlah orang terpapar sebanyak 31.231.209 orang, meninggal dunia sebanyak 965,063 orang, yang dinyatakan sembuh sebanyak 22,822,258 orang, dan kasus aktif sebanyak 7,443,888 orang. Untuk Indonesia (per 21/9), tercatat jumlah yang terpapar sebanyak 244.676 orang, meninggal dunia sebanyak 9.553 orang, yang dinyatakan sembuh sebanyak 177.327 orang, dan kasus aktif sebanyak 57.796 orang. Dalam konteks Indonesia, tentu jumlah tersebut melonjak sangat tajam jika dibandingkan dengan jumlah yang diumumkan pada awal Maret lalu. Apakah kesemuanya ini, telah dapat dikatakan sebagai keadaan krisis?

 Menemukan Jalan Ke Luar.

Jika kita pergi ke warga, terutama untuk mendengarkan dengan lebih cermat dan hati-hati, apa yang menjadi pandangan dan harapan warga, dalam menghadapi situasi ini, maka akan diperoleh “beragam cerita”, dan diantaranya adalah upaya mereka untuk menemukan jawaban dengan cara menunjuk pihak yang dianggap paling bertanggungjawab atas semua kejadian ini. Mencari kambing hitam, atau menggunakan telunjuk ketimbang mengajukan argumen, merupakan metode mudah dan cepat, dalam menggambar peta masalah. Sementara itu, masalah yang kini eksist, merupakan masalah yang menjadi tantangan seluruh negara, tanpa terkecuali, dan tidak ada negara, yang secara absolut dapat dijadikan rujukan atau teladan. Kita hendak mengatakan bahwa persoalan yang ada, demikian kompleks, dan karena itu, diperlukan cukup informasi, agar daripadanya dapat disusun keterangan rinci tentang sosok masalah sebenarnya, dan dengan itulah kita akan mudah menyusun peta jalan penyelesaian. Namun persis di situ pula letak soalnya, yakni kecukupan informasi, merupakan kemewahan yang tidak terjangkau.

Mengapa dijaman (banjir bandang) informasi, ada keadaan yang disebut sebagai ketidakcukupan informasi? Nampaknya, yang dimaksud bukan ketiadaan (kuantitas), melainkan kelangkaan suatu jenis informasi tertentu, yaitu jenis informasi yang dapat menolong warga keluar dari krisis kesehatan. Namun, benarkah publik tidak dapat mengakses jenis informasi tersebut? Apakah jenis informasi tersebut tidak dapat dijangkau. Tentu tidak. Kita ketahui bahwa revolusi teknologi informasi dan komunikasi, justru telah merekonstruksi tata produksi dan distribusi informasi. Artinya, publik dapat mengakses semua jenis informasi. Lantas, mengapa keberlimpahan informasi tentang pengendalian penyebaran PGC, tidak membuatnya menjadi subyek utama dalam memutus mata rantai penyebaran virus, dan yang terjadi justru sebaliknya.

Apabila kesimpangsiuran menjadi masalah utama, maka tentu ada masalah yang melampaui kecukupan informasi, yaitu ketiadaan informasi yang berkemampuan menggerakkan warga untuk bertindak bersama-sama untuk kepentingan bersama. Sampai di sini, kita tiba pada masalah kepemimpinan. Kabar ini, bukan jalan untuk secara tergesa-gesa mengatakan bahwa jika suatu kepemimpinan bekerja secara baik, maka dunia tidak akan berada dalam situasi buruk seperti sekarang ini. Atau: keadaan yang semula normal, yang oleh sebab mangkirnya kepemimpinan, membuatnya segera berubah menjadi krisis. Bagi kita, sekali lagi, masalah tidak sesederhana itu. Dalam konteks inilah, kita perlu meninjau proses panjang yang membuat institusi publik mengalami situasi yang hendak dikatakan di sini sebagai gejala “pengeroposan” (nilai-nilai) kepemimpinan. Beberapa peristiwa, dalam batas tertentu, dapat menjadi contoh, yakni kasus hukum terhadap anggota parlemen[7], anggota kabinet[8], rektor perguruan tinggi[9], hakim Mahkamah Konstitusi[10], hakim MA[11], kepala daerah[12], anggota DPRD[13], penyelenggara pemilu[14], selebriti[15], dan berbagai peristiwa lain. Dari kasus-kasus ini, dapat dikatakan bahwa apa yang seharusnya, tidak kunjung dijalankan atau diwujudkan, dan sebaliknya yang berlangsung adalah yang tidak dikehendaki, maka dengan sendirinya, kepemimpinan yang memanen ketidakpercayaan. Jika publik (dunia) tenggelam dalam lumpur ketidakpercayaan, maka tentu tidak banyak yang bisa dilakukan. Makin bergerak, makin dalam tubuh terbenam. Dapat dikatakan, bahwa Pandemi Global, datang pada saat umat manusia dalam gelombang pasang ketidakpercayaan. Pandemi, menjadi semacam penyingkap tabir dari masalah pokok umat manusia dewasa ini.

 Dari Mana Memulai.

Jika krisis merupakan petunjuk utama dari mangkirnya kepemimpinan sebagai akibat dari bekerjanya ketidakpercayaan, lantas bagaimana mungkin dari krisis muncul suatu kepemimpinan? Mengapa? Karena kepemimpinan kongruen dengan kepercayaan. Tanpa kepercayaan, atau tanpa sikap saling percaya dan respek, tidak mungkin tumbuh kepemimpinan. Apakah hal ini berarti bahwa krisis tidak akan pernah bertemu dengan pintu penyelesaian? Pengalaman masyarakat di banyak negeri, tidak berkata demikian. Perkataan, badai pasti berlalu, habis gelap terbitlah terang, atau “setelah kesulitan akan datang kemudahan”, nampaknya punya nalar yang berbeda. Krisis dengan demikian bukan sekedar sebagai produk, tetapi dapat dianggap sebagai pintu perbaikan itu sendiri. Jadi, krisis tidak menyediakan ruang untuk tumbuhnya, tetapi merupakan tanda tibanya momen bagi perbaikan.

Secara demikian, krisis merupakan peristiwa gerak kehendak publik. Hal yang perlu dibaca dengan cermat adalah apa yang hendak dicapai oleh kehendak publik tersebut, yang tiada lain dari kebaikan umum. Oleh karena itulah, yang harus dilakukan merupakan jenis persiapan yang datang dari dua jurusan, yang privat dan yang publik. Yang privat, adalah laku pemimpin dalam situasi yang telah disadarinya sebagai krisis. Berikut ini sikap dan tindaskan sebagai hasil refleksi pengalaman, yang mungkin dapat dipertimbangkan, yakni:

  • Senantiasa dalam kesadaran bahwa krisis itu unik, tidak ada yang sama.  Semakin bersiap dengan kejutan, semakin bagus. Hal ini mengandaikan adanya kesadaran bahwa mengerti keadaan dan perubahannya secara baik, merupakan hal utama.
  • Senantiasa bersikap Jujur, yakni suatu sikap dan kemampuan untuk jelaskan apa adanya hal-hal yang buruk sekalipun. Terbuka apa adanya akan membangun simpati, sebaliknya sikap menutupi sesuatu akan terus menggerus kredibilitas;
  • Senantiasa bersikap pro aktif, yakni mengambil posisi lebih baik bertindak meski tidak sempurna, jangan menunggu semua serba jelas;
  • Senantiasa terbuka untuk bekerjasama, yakni kesanggupan untuk membangun dukungan dengan kerendahatian; jangan pernah merasa bisa mengerjakannya sendirian;
  • Senantiasa terbuka pada peran pihak lain, yakni sikap untuk terbuka mengajak semua pihak terlibat, mendapat peran; tentu utamanya adalah mereka yang memiliki kompentisi, sebab krisis tak terduga bisa meluas kemana mana, dan tak mungkin ditangani sendiri dan membutuhkan penanganan dari multidisiplin.

Adapun yang publik, adalah suatu upaya bersama dengan arah utama, menghadirkan ekosistem saling percaya, yang dalam hal ini berupa langkah: Pertama, mengembalikan kepercayaan public pada institusi public. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan hanya memberi kesempatan kepada mereka yang mengerti publik, aspirasi dan harapannya, serta mempunyai reputasi intelegensia dan moral, untuk memasuki arena publik, dan sebaliknya menurup rapat pintu bagi mereka yang ingin merusak ruang publik. Dan kedua, memelihara kewarasan publik, dengan saling menghormati kebebasan berpendapat, hidup bersama sebagai warga negara, sebagaimana maksud dari tata demokrasi.

Selanjutnya, biarkan keadaan menarik kesimpulannya sendiri


Tulisan ini disampaikan pada Indonesia Leaders Talk, 21 september 2020

-------------------------------------------------------------------------------------

  1. (https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200115180007-255-465659/virus-corona-menyebar-terawan-klaim-sudah-antisipasi; https://nasional.kontan.co.id/news/waspada-virus-corona-ini-perintah-jokowi-ke-menkes-terawan

[2]        https://news.detik.com/berita/d-4881640/warga-natuna-demo-tolak-jadi-tempat-observasi-wni-dari-wuhan

[3]        https://news.detik.com/berita/d-4881625/menkes-wni-yang-dievakuasi-dari-china-sudah-screening-dipastikan-sehat

[4]        https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207194915-20-472750/mahfud-ri-satu-satunya-negara-besar-di-asia-tak-kena-

[4]        https://news.detik.com/berita corona

[5]        https://bisnis.tempo.co/read/1311666/pajak-pariwisata-dikendorkan-wishnutama-dorong-hotel-beri-diskon

[6]        https://www.cnbcindonesia.com/news/20200917080920-4-187431/duh-45-negara-dunia-sudah-resmi-resesi

[7]        https://news.detik.com/berita/d-4726211/jejak-para-anggota-dpr-2014-2019-yang-terjerat-kasus-korupsi.

[8]        https://tirto.id/menteri-menteri-jokowi-yang-pernah-berurusan-dengan-kasus-korupsi-ekjZ

[9]        https://news.detik.com/berita/d-5155950/polda-sumut-tetapkan-rektor-uin-sumut-tersangka-kasus-dugaan-korupsi

[10]      https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170904132109-12-239285/terima-suap-hakim-sebut-patrialis-akbar-cederai-mk

[11]      https://nasional.kompas.com/read/2019/05/06/19503011/hakim-kembali-jadi-tersangka-korupsi-ma-bantah-gagal-jalankan-pengawasan?page=all

[12]      https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/15133851/kpk-catat-300-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-sejak-pilkada-langsung

[13]      https://nasional.kompas.com/read/2020/06/23/20310551/184-anggota-dprd-terjerat-korupsi-kpk-sebut-sisi-buruk-bagi-demokrasi

[14]      https://tirto.id/sejarah-korupsi-kpu-lingkaran-setan-penyelenggara-pemilu-parpol-es4M

[15]      https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/01/071300866/deretan-artis-yang-disebut-kpk-terima-hadiah-dari-wawan-siapa-saja-?page=all