Koalisi Sipil Minta Komisi Informasi Desak Pemerintah Buka Data Ganja

Tajuk.co 30/9/2020 14:27 WIB
image
Ilustrasi ganja kering. Foto: mmu/tajuk.co

Tajuk.co, JAKARTA- Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LBH Masyarakat, ICJR, Rumah Cemara, LGN, IJRS, EJA, Yakeba, dan diwakili oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) mengajukan permohonan informasi publik ke Komisi Informasi Pusat (KIP) agar KIP mendesak pemerintah membuka hasil penelitian dan dampak daun ganja yang dijadikan dasar pelarangan tanaman itu.
 
''Alih-alih ditanggapi, permohonan informasi publik yang diajukan oleh LBH Masyarakat pada tanggal 28 September 2020 harus berlanjut ke tahap sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat. Karena tidak ada satu pun dari 3 instansi pemerintah yang ditujukan BNN, Polri, dan Kementrian Kesehatan yang menjawab permohonan informasi publik yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Kesehatan,'' kata LBH Masyarakat dalam rilis pers yang diterima Tajuk.co, Rabu (30/9/2020).
 
Kondisi demikian, kata Koalisi, semakin memperkuat sinyalemen bahwa sikap pemerintah yang menolak penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan pada Juni 2020 tidak berlandaskan ilmu pengetahuan dan penelitian yang jelas.

Pemerintah sebelumnya mengklaim bahwa berdasarkan hasil penelitian bahwa ganja di indonesia memiliki kandungan THC yang tinggi dan ganja di indonesia tumbuh dari alam dengan kandungan THC tinggi, sehingga pemerintah menolak penggunaan ganja untuk alasan kesehatan.
 
''Penting bagi publik untuk diberikan dasar informasi klaim pemerintah yang dijadikan dasar penolakan pemanfaatan ganja untuk kesehatan. Karena kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah akan berdampak langsung kepada hak atas pelayanan warga masyarakat. Pemerintah harus terbuka dan membuka atas segala informasi penolakan ganja untuk kepentingan kesehatan,'' ujarnya.
 
Pembukaan informasi penolakan ganja untuk kepentingan kesehatan, terang Koalisi, merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak atas pelayanan kesehatan setiap orang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Selain itu, pembukaan informasi tersebut akan menunjukkan apakah pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah pemerintahan yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi atau justru sebaliknya.

''Oleh karena itu, LBH Masyarakat bersama Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Kesehatan mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik untuk mengingatkan kembali agar Presiden Jokowi tidak melupakan tanggung jawab konstitusional yang diemban pemerintahannya,'' pungkasnya.(MMU)