Kondisi Kemiskinan di Era Jokowi Nyaris Tak Membaik

Awalil Rizky2 17/2/2021 13:17 WIB

Oleh: Awalil Rizky dan Dwi Supadmi, Ekonom Institut Harkat Negeri

Indeks Kemisikinan

Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin Indonesia meningkat signifikan selama setahun ini. Jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,55 juta jiwa atau 10,19 persen pada September 2020. Bertambah sebanyak 2,76 juta jiwa dan 0,96 persen dibanding kondisi September 2019.

Kondisi tersebut menyela keberhasilan sebelumnya selama empat tahun berturut-turut dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Bahkan dilihat perkembangan persentase penduduk miskin, tren penurunan tampak cukup konsisten selama tiga belas tahun sebelumnya. Dari tahun 2007 sampai dengan 2019.

Pemerintah sering membanggakan capaian tingkat kemiskinan “satu digit” sejak Maret 2018. Capaian itu kini tergerus oleh dampak pandemi Covid-19 selama tahun 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan faktor pandemi Covid-19 yang berkelanjutan sebagai faktor pertama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode Maret 2020–September 2020. BPS menilainya berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan.

BPS menyebut beberapa faktor teknis yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode itu, di antaranya: kontraksi pertumbuhan ekonomi; kontraksi pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga; perubahan harga eceran beberapa komoditas pokok; dan faktor ketenagakerjaan yang terdampak pandemi.

Penduduk miskin menurut BPS adalah penduduk dengan rata-rata pengeluaran di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin.

Garis kemiskinan nasional per September 2020 sebesar Rp458.947 per kapita per bulan. Garis ini mengalami perubahan, tepatnya mengalami kenaikan, setiap enam bulan.

Garis kemiskinan hanya merupakan suatu batas ukuran. Pengeluaran sebenarnya dari penduduk miskin merupakan data yang berbeda. Ada penduduk miskin yang pengeluarannya mendekati garis. Ada pula yang jauh atau bahkan amat jauh di bawah garis.

BPS sebenarnya selalu menghitung rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Sayangnya data tersebut tidak dirilis bersamaan dengan informasi umum profil kemiskinan tiap enam bulan. Bahkan, BPS tidak selalu mengumumkannya.

BPS hanya menyampaikan perhitungannya dalam bentuk yang telah diolah, berupa indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks (P1), semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Bisa dikatakan makin dalam kemiskinannya.

P1 pada September 2020 sebesar 1,75. Meningkat dari kondisi Maret 2020 sebesar 1,61 dan kondisi September 2020 sebesar 1,50. Dengan kata lain, kondisi umum penduduk miskin telah memburuk. Padahal kecenderungannya telah membaik selama 10 tahun terakhir.

Data P1 berdasar daerah tempat tinggal penduduk miskin juga disajikan oleh BPS. P1 Perkotaan sebesar 1,26 dan perdesaan sebesar 2,39 pada September 2020. Kondisi perdesaan memang selalu lebih buruk dibanding perkotaan. Akan tetapi, peningkatan setahun terakhir sebagai dampak pandemi Covid-19 tampak lebih buruk di perkotaan.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sebagai ukuran ketimpangan di antara penduduk miskin saja, tidak menyertakan seluruh penduduk.

P2 pada September 2020 sebesar 0,47. Meningkat dari kondisi Maret 2020 yang sebesar 0,38 dan kondisi September 2020 yang sebesar 0,36. Dengan kata lain, ketimpangan antar penduduk miskin telah memburuk. Ada cukup banyak penduduk miskin yang menjadi sangat miskin, pengeluarannya lebih rendah dari penduduk miskin lainnya. Padahal P2 ini cenderung membaik selama 10 tahun terakhir.

Data P2 berdasar daerah tempat tinggal penduduk miskin juga mengindikasikan kondisi perdesaan yang lebih buruk dari perkotaan. P2 perdesaan sebesar 0,68 dan perkotaan sebesar 0,31 pada September 2020.

Terlepas dari faktor dampak pandemi covid-19 terhadap kemiskinan seperti penjelasan BPS, dapat pula dibandingkan kondisi terkini dengan kondisi enam tahun lalu. Sebagaimana diketahui, Joko Widodo dilantik menjadi Presiden pertama kali pada bulan Oktober 2014. Kebetulan, data kemiskinan tersedia untuk kondisi September 2014.

Perbandingan antara kondisi September 2020 dengan September 2014 dalam data kemiskinan BPS menunjukkan beberapa hal berikut. Jumlah penduduk miskin hanya turun sebanyak 27,73 juta orang menjadi 180 ribu orang. Tingkat kemiskinan hanya berkurang 0,77 persen, dari 10,96 persen menjadi 10,19 persen.

P1 nasional tidak berubah, tetap sebesar 1,75. P1 perkotaan relatif sama, dari 1,25 menjadi 1,26. P1 perdesaan memburuk, dari 2,25 menjadi 2,39. Rata-rata pengeluaran penduduk miskin perdesaan tercatat menjauh dari garis kemiskinan, atau kondisinya memburuk.

P2 nasional memburuk, dari 0,44 menjadi 0,47. P1 perkotaan tidak berubah, sebesar 0,31. P2 perdesaan meningkat dari 0,57 menjadi 0,68. Ketimpangan pengeluaran antar penduduk secara umum memburuk, terutama di perdesaan.