KPAI Apresiasi PPDB DKI Jakarta yang Hapus Parameter Nilai

Tajuk.co 30/6/2020 08:48 WIB
image

Tajuk.co, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi penghapusan paramater nilai dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020 di DKI Jakarta. "Ini sesuai amanat Permendikbud No. 44 Tahun 2019," kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti dalam konferensi pers melalui webinar di Jakarta, Senin (29/6).

Ia mengatakan sejak 2017-2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selalu menggunakan nilai dalam menyeleksi calon siswa dalam PPDB. Namun, dalam PPDB 2020, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menetapkan untuk tidak menggunakan nilai sebagai parameter utama dalam proses seleksi.

Oleh karena itu, KPAI mengapresiasi perubahan paradigma PPDB 2020 di DKI Jakarta yang tidak lagi menggunakan nilai sebagai syarat seleksi, sesuai amanat Permendikbud Nomor 44/2019.

Kemudian selain mengapresiasi perubahan paradigma tersebut, KPAI juga menemukan beberapa catatan dalam pelaksanaan PPDB 2020, yaitu adanya ketidaksesuaian antara Permendikbud 44/2019 dengan petunjuk teknis (juknis) PPDB DKI Jakarta terkait dengan penentuan kuota, penambahan jalur luar kota dan terkait usia.

Terkait dengan kuota, Retno mengatakan Pemprov DKI Jakarta mengatur kuota minimun jalur zonasi sebesar 40 persen. Angka itu lebih rendah dari Permendikbud 44/2019 yang mengatur minimal 50 persen.

Untuk itu, KPAI mendesak Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengevaluasi kebijakan tersebut dan membuka PPDB tahap dua jalur zonasi. Tujuannya menambah jumlah kursi di tiap sekolah negeri antara dua hingga empat kursi per kelas.

Penambahan tersebut perlu diupayakan untuk mengakomodasi anak-anak yang rumahnya sangat dekat dari sekolah pada kelurahan tersebut tetapi tidak diterima karena usianya muda.

"Jika SMPN di DKI Jakarta ada 350 saja dan rata-rata sekolah memiliki 5 rombongan belajar, maka jumlah penambahan mencapai 4 kursi dikali 6 kelas dikali 350 sekolah atau mencapai 8400 siswa dapat tertampung. Menambah jumlah kursi untuk jangka pendek lebih mudah dibandingkan menambah kelas apalagi menambah sekolah," kata Retno. (FHR)