KPK Pringatkan Pengusaha Alkes Tak Beri Gratifikasi

Tajuk.co 21/5/2020 21:24 WIB
image
Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Foto: kpk

Tajuk.co, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan kepada seluruh para pengusaha yang menjadi anggota Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab Indonesia) untuk tidak memberi gratifikasi kepada pejabat pemerintah di tengah Pandemi Covid-19.

“Kami yakin hubungan Gakeslab dengan pemda se-Indonesia sangat baik. Kami berharap hal-hal seperti memberikan gratifikasi dapat dihindari. Kami juga ingin sekali mendengar Gakeslab mengeluarkan edaran yang melarang pemberian terkait momen hari raya ini,” ujar Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam keterangan pers, Kamis (21/5/2020).

Pahala mengatakan bahwa KPK sejauh ini telah menerbitkan Surat Edaran nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya. Surat Edaran tersebut diterbitkan sebagai imbauan dalam rangka mengendalikan gratifikasi pada saat momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya tahun 2020.

Dalam surat itu, KPK mengimbau seluruh pemda, kementerian, lembaga, pegawai negeri dan penyelenggara negara serta pimpinan asosiasi/perusahaan untuk tidak menerima dan memberi gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas seorang pegawai negeri dan penyelenggara negara.

“Sepanjang pemberian diberikan kepada lembaga, bukan kepada individu, tidak termasuk gratifikasi. Karenanya tidak perlu dilaporkan ke KPK,” tegasnya.

Pahala mengatakan, pihaknya menaruh perhatian besar kepada Gakeslab. Menurutnya, Gakeslab termasuk salah satu mitra penting pemerintah dan dipantau ketat oleh KPK.

"Salah satu alasannya karena pemerintah baru saja mengadakan realokasi anggaran kesehatan untuk seluruh daerah sekitar Rp25 Triliun tanpa diikuti petunjuk teknis yang cukup detil, sehingga berpotensi risiko,” ungkap Pahala.

Terkait roadmap kesehatan, Pahala mengatakan KPK berencana mengundang Kementerian Kesehatan dan seluruh produsen maupun asosiasi alat kesehatan dalam negeri untuk bersama-sama membahas roadmap kesehatan. Salah satu yang penting untuk dibahas mengenai e-katalog alkes berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015.

"Yaitu melakukan percepatan pengembangan sistem untuk e-procurement dan penerapan e-purchasing berbasis e-katalog,” tukasnya.(BPP)