KPK Sarankan Jokowi Tinjau Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Tajuk.co 15/5/2020 21:41 WIB
image
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Foto: bpp/tajuk.co

Tajuk.co, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ulang keputusan untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam hal ini, KPK sebelumnya pernah membuat kajian tentang masalah defisit anggaran pada BPJS Kesehatan. Dalam kajian tersebut lembaga antirasuah menerbitkan sejumlah rekomendasi untuk bisa diikuti tanpa harus menaikkan iuran.

"KPK berpendapat jika rekomendasi KPK dilaksanakan, maka tidak diperlukan menaikkan iuran BPJS kesehatan yang akan dirasakan sangat membebani masyarakat mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya yang berdampak di masa depan," ujar Ghufron dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, pada Jumat (15/5/2020).

Berikut enam rekomendasi KPK agar BPJS Kesehatan tak mengalami defisit:

  1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan agar menyelesaikan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK).
  2. Melakukan penertiban kelas Rumah Sakit.
  3. Mengimplementasikan kebijakan urun biaya (co-payment) untuk peserta mandiri sebagaimana diatur dalam Permenkes 51 tahun 2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan.
  4. Menerapkan kebijakan pembatasan manfaat untuk klaim atas penyakit katastropik sebagai bagian dari upaya pencegahan.
  5. Mengakselerasi implementasi kebijakn coordination of benefit (COB) dengan asuransi kesehatan swasta.
  6. Terkait tunggakan iuran dari peserta mandiri, KPK merekomendasikan agar pemerintah mengaitkan kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan dengan pelayanan publik.

Kata Ghufron, KPK memandang rekomendasi tersebut adalah solusi untuk memperbaiki inefisiensi dan menutup potensi penyimpangan (fraud) yang lembaga antirasuah temukan dalam kajian.

"KPK berharap program pemerintah untuk memberikan manfaat dalam penyediaan layanan dasar kesehatan dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia, dibandingkan dengan menaikkan iuran yang akan menurunkan keikutsertaan rakyat pada BPJS kesehatan," tukasnya. (BPP)