KPK Ungkap Dugaan Praktik Gratifikasi di Kemendikbud Lewat OTT

Tajuk.co 22/5/2020 22:40 WIB
image
Deputi Penindakan KPK, Karyoto. Foto: humaspoldajogja

Tajuk.co, JAKARTA - Deputi penindakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Karyoto mengakui bahwa pihaknya sempat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di area Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 20 Mei 2020 kemarin.

Dalam OTT kali ini, kata Karyoto, KPK berhasil mengungkap adanya upaya pemberian gratifikasi terhadap pejabat negara yang ada di lingkungan kantor Menteri Nadiem Makarim tersebut.

"Benar, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 11.00 Wib, KPK bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Karyoto saat dikonfirmasi, Kamis (22/5/2020) dini hari.

Ia menjelaskan, kegiatan OTT kali ini bermula atas adanya informasi dari pihak Itjen Kemendikbud kepada KPK perihal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

"Selanjutnya tim KPK bersama dengan tim Itjen Kemendikbud menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian diamankan Dwi Achmad Noor selaku Kabag Kepegawaian UNJ beserta barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27.500.000," kata Karyoto.

Pasca menangkap Dwi, lembaga antirasuah pun melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga terkait masalah ini. Pihak-pihak yang diperiksa tersebut terdiri dari Komarudin selaku Rektor UNJ, Sofia Hartati selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan.

Kemudian, Tatik Supartiah selaku Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud, Diah Ismayanti selaku Karo SDM Kemendikbud, Dinar Suliya dan Parjono selaku Staf SDM Kemendikbud.

"Setelah dilakukan permintaan keterangan, belum ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara sehingga selanjutnya dengan mengingat kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," tuturnya.

Meski belum ada bukti keterlibatan penyelenggara negara, KPK tetap mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak melakukan tindakan apapun terkait korupsi.

"KPK menghimbau kepada penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi dan atau menerima gratifikasi, terlebih dalam situasi prihatin saat ini dengan adanya musibah wabah Covid-19," tukasnya.(BPP)