Mengelola Talenta Indonesia

Sudirman Said 5/10/2020 12:39 WIB

 Oleh:

Sudirman Said, Ketua Institut Harkat Negeri

 

"Masyarakat Indonesia, sepanjang sejarahnya pernah diketahui mencapai jaman keemasannya, ketika bakat-bakat dan karakter Indonesia mewujudkan dirinya, …".[1]

Pandemi Global Covid-19 yang kini berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda penyebarannya, memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa masa depan berpotensi menghadapi tantangan yang tidak terduga, dan dapat membawa perubahan drastis akibat dampak luas yang ditimbulkannya. Hal ini tentu mengharuskan kepada negara-bangsa, tanpa terkecuali, untuk memiliki kesiapan ekstra, tidak saja bersiap menghadapi "masalah-masalah reguler" di masa masa normal, tetapi juga harus punya kesiapan menghadapi situasi abnormal yang tiba-tiba muncul. Apa yang kini kita hadapi, dapat menjadi petunjuk penting dan bahan pembelajaran tentang apa yang harus dilakukan, baik kini maupun ke depan, terutama agar sebagai bangsa kita senantiasa punya kesanggupan dalam menghadapi situasi sulit.

Di luar Pandemi Global Covid-19, kita menghadapi tiga tantangan pokok, yakni: Pertama, sebagai bangsa kita tidak mungkin lagi mengandalkan sumberdaya alam untuk menggerakkan pembangunan dalam mencapai cita-cita bangsa. Hal ini menuntut kita untuk melakukan transformasi, dari semula mengandalkan sumberdaya alam kepada pembangunan yang bertumpu pada "sumber daya manusia" yang berilmu pengetahuan. Kedua, kita dihadapkan pada kondisi perubahan iklim yang menurunkan kapasitas daya dukung lingkungan dan berlangsungnya revolusi teknologi yang membawa perubahan demikian cepat. Ketiga, dalam kurun satu dekade ke depan, kita akan mendapatkan kondisi yang sering disebut sebagai "bonus demografi", yang apa bila kita tidak mampu mengelolanya justru akan menjadi persoalan pada periode berikutnya.

Masalah-masalah tersebut, yang jika diletakkan di dalam rute perjalanan bangsa mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan, maka akan memperlihatkan suatu irisan penting yang merupakan tantangan utama bangsa, yakni pembangunan manusia Indonesia. Kita tentu harus mengakui dalam kurun tujuh puluh lima tahun perjalanan bangsa, banyak kemajuan yang dicapai dalam pembangunan manusia. Namun demikian, untuk mencapai apa yang menjadi visi bangsa, kita tidak saja diwajibkan untuk memperhebat langkah pembangunan manusia yang telah berjalan, akan tetapi juga secara khusus mempersiapkan manusia-manusia Indonesia, agar bakat-bakat dan karakter Indonesia mewujudkan dirinya. Hal yang terakhir, tidak lain dari apa yang disebut sebagai pengelolaan talenta Indonesia, atau hendak dikatakan di sini sebagai tata kelola talenta Indonesia atau dalam term panitia sebagai Manajemen Talenta Nasional (MTN).

Peta Kebutuhan

Visi Indonesia Maju 2045, merupakan pedoman dasar untuk mengerti secara baik apa yang harus dipersiapkan sedemikian sehingga langkah bangsa tiba pada keadaan yang dimaksud. Jika telah disusun secara seksama, maka penting untuk segera dilakukan: (1) membuat rincian, sedemikian sehingga dapat disusun tahapan pencapaian, yang dimungkinkan untuk menyusunnya sebagai tahap lima-tahunan; (2) menurunkan rincian tersebut sebagai peta kebutuhan "tenaga manusia", atau peta kebutuhan "bakat-bakat", untuk menunjang gerak langkah pembangunan; dan (3) menggunakan peta kebutuhan tersebut untuk menyusun plan mempersiapkan dan mengelola "bakat-bakat" yang ada, agar dapat menjawab kebutuhan tenaga unggul penggerak pembangunan.

Suatu peta kebutuhan tentu tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Hal ini karena masyarakat terus tumbuh dan bergerak maju. Ki Hajar Dewantara (1945)[2] mengingatkan:

"Pendidikan adalah usaha pembangunan, kata orang. Ini benar, tetapi menurut pikiran saya kurang lengkap. Pendidikan yang dilakukan dengan keinsyafan, ditunjukan ke arah keselamatan dan kebahagiaan manusia, tidak hanya bersifat laku ‘pembangunan’, tetapi sering merupakan ‘perjuangan’ pula. Pendidikan berarti memelihara hidup-tumbuh ke arah kemajuan, tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berasas keadaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan."

Artinya, dari waktu ke waktu, sejalan dengan gerak pembangunan manusia, kebutuhan tidak saja meningkat secara kuantitas, akan tetapi meninggi secara kualitas.

Kita membutuhkan kecermatan dalam memeriksa problem yang ada, sumber daya yang tersedia, apa yang hendak dicapai, cara yang telah dipilih untuk mencapai tujuan, dan perkembangan dinamis sebagai akibat dari perubahan masyarakat. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan: Pertama, suatu sistem klaster, atau pengelompokan dasar, yang meliputi sektor publik (pemerintahan, ASN), sektor privat (dunia usaha) dan masyarakat (komunitas, olahraga, kesenian, sains dan riset, teknologi). Kedua, suatu sistem penjenjangan, yakni pemetaan kebutuhan berdasarkan tingkatan, yakni desa, kabupaten/kota, propinsi dan nasional. Masing-masing tingkatan tentu mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dari segi bidang keunggulan maupun jumlah. Ketiga, suatu teknologi pendukung, terutama dalam bentuk optimalisasi "kecerdasan buatan" sehingga dengan "data" yang tersedia, akan dimungkinkan mengembangkan pola penataan talenta Indonesia berbasis teknologi.

Pola Dasar Pengelolaan

Kita sering mendengar keluhan dari para sarjana yang merasa kurang mendapatkan perhatian, sehingga keahlian yang dimilikinya terasa sia-sia atau tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan. Jika boleh digunakan angka pengangguran, kita akan mendapati keadaan berbeda, yakni sebagaimana yang juga disebutkan oleh Bappenas[3], bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK sekitar 11,2% atau 1,7 juta jiwa, sedangkan lulusan pendidikan tinggi sekitar 5,9% atau 950.000 jiwa. Sementara itu, diketahui bahwa 59% tenaga kerja kita masih berpendidikan SMP[4]. Artinya, pada satu sisi ada persoalan terkait dengan pendayagunaan dan di sisi lain ada persoalan ketersediaan. Kesemuanya ini, membutuhkan penanganan yang bersifat komprehensif, atau tidak bisa lagi diatasi secara parsial. Oleh karena itulah dibutuhkan suatu pola dasar pengelolaan.

Beberapa hal perlu dipikirkan lebih jauh: Pertama, masalah sumber daya manusia Indonesia, merupakan persoalan yang besar, luas dan kompleks. Hal ini mengisyaratkan bahwa masalah-masalah tersebut tidak mungkin diselesaikan secara instan dan simultan. Kita membutuhkan penyelesaian yang bersifat bertahap, namun dengan pentahapan yang penuh perhitungan. Kedua, sangat jelas bahwa yang harus mendapatkan perhatian bukan saja terkait dengan "pendidikan", akan tetapi juga "penempatan". Atau secara keseluruhan, berarti (i) kejelasan kebutuhan; (ii) keterarahan pendidikan, agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa; dan (iii) penempatan dan promosi; serta (iv) suatu sistem monitoring dan evaluasi talenta Indonesia, yang memungkinkan terus diketahuinya dinamika perubahan kebutuhan dan demikian diperoleh umpan balik bagi dunia pendidikan

Ketiga, suatu sistem terkoordinasi, baik vertikal maupun horizontal, sedemikian sehingga terbangun sinergisitas nasional. Koordinasi sangat dibutuhkan karena untuk mengembangkan suatu pengelolaan yang bersifat nasional diperlukan kemampuan dan otoritas yang memberi kebisaan untuk menghimpun yang tersebar, sehingga menjadi lebih terintegrasi dan terfokus menjawab kebutuhan. Institusi seperti Lemhannas, sangat mungkin memainkan peran koordinasi dan pada waktunya menghidupkan suatu sistem koordinasi.

Tugas Negara

Upaya mengembangkan dan mengelola talenta Indonesia, atau "bakat-bakat Indonesia", sangat perlu untuk ditingkatkan levelnya agar tidak sekedar menjadi program pemerintah, melainkan agenda negara. Hal ini sangat penting, karena program tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, atau dibutuhkan kerangka kerja jangka panjang, yang dengan demikian sangat memerlukan kesinambungan. Lebih dari itu, keseluruhan kerja tidak dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada individu-individu, melainkan keseluruhannya diabdikan bagi kepentingan bangsa. Mereka, para talenta Indonesia, hadir bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjalankan peran sejarah, sebagai yang disebutkan dalam lagu kebangsaan: "... jadi pandu Ibuku."

Oleh karena itu, layak untuk dikaji kemungkinan memberikan status talenta Indonesia sebagai "Pandu Indonesia", dengan kecakapan-kecakapan khusus, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan bangsa. Sosok dasar dari talenta Indonesia adalah pribadi Indonesia dengan: (1) kemampuan atau "kompetensi", yang dimaksud adalah menguasai suatu keahlian tertentu; (2) karakter, didalamnya memuat nilai-nilai keutamaan; dan (3) kepemimpinan. Adapun susunan tingkatan: (a) Pandu utama, dengan kapasitas untuk bekerja atau mengabdi level nasional; (b) Pandu madya, dengan kapasitas untuk berkerja di level daerah (propinsi atau kabupaten/kota; dan (c) Pandu pratama, dengan kapasitas untuk bekerja di tingkat desa/kelurahan. Tentu hal penjenjangan ini membutuhkan sistem tersendiri.

Sebagai agenda negara tentu akan sangat membantu dalam proses implementasi. Kita menyadari bahwa kerja besar ini, merupakan langkah yang membutuhkan daya dukung yang luas dan berjenjang. Oleh karena itu, semua pihak harus dapat dilibatkan secara proporsional, sesuai dengan kemampuannya dan terpadu atau dibawah sistem koordinasi nasional. Pola yang dapat dikaji lebih jauh adalah pola distribusi tanggungjawab, atau mendistribusikan tanggungjawab memfasilitasi tumbuh kembang talenta Indonesia secara terencana. Misalnya, menugaskan BUMN untuk memikul tanggung jawab membina talenta Indonesia untuk dapat mengukir prestasi di bidang olahraga, seni dan sains; menugaskan pemerintah daerah untuk membina talenta Indonesia yang akan ditempatkan di desa/kelurahan; menugaskan K/L untuk membina talenta Indonesia yang akan ditempatkan sektor publik; demikian seterusnya.  Menggelar kompetisi segala jenis keahlian dan ketrampilan, baik olah raga, sains, ketrampilan vokasi, seni budaya, dan lain sebagainya; juga dapat dipertimbangan sebagai jalan memacu daya saing dan keunggulan.  Selanjutnya, suatu sistem penugasan yang transparan dan akuntabel, akan dapat diharapkan menghasilkan talenta pilih tanding, sehingga dimasa depan pelayanan publik Indonesia menjadi pelayan publik terbaik di dunia.

*) Disampaikan pada diskusi Penyusunan Grand Disain Manajemen Talenta, Pusat Prestasi Nasional, Kemendikbud (3 Oktober 2020)

1.      Moh. Hatta, Indonesia dan Problem Kemerdekaannya, Kuliah yang diberikan dalam International Holiday Course, Agustus-September 1927, di Gland.

[2]      Karja Ki Hadjar Dewantara - Bagian Pertama: Pendidikan, diterbitkan oleh Madjelis Luhur Taman Siswa

[3]     https://investor.id/business/bappenas-minta-kampus-tak-cetak-pengangguran-terdidik

[4]     Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2019, dari 129,3 juta orang yang bekerja di Indonesia, sebanyak 75,37 juta jiwa (setara 58,26%) merupakan lulusan SMP atau di bawahnya. Namun bila dirinci lagi, faktanya lebih menyedihkan dari itu. Dari total jumlah orang yang bekerja, sebanyak 40,51% adalah lulusan SD atau lebih rendah. Sementara yang lulusan SMP hanya 17,75%. Artinya porsi SD ke bawah jauh lebih tinggi ketimbang SMP. (sumber: https://www.cnbcindonesia.com/market/20190614153137-17-78468/sri-mulyani-sebut-59-pekerja-lulusan-smp-fakta-lebih-ngenes)