Meski Covid-19 Tinggi, Menkes Sebut Surabaya tak Perlu Perpanjang PSBB

Tajuk.co 25/6/2020 08:05 WIB
image

Tajuk.co, SURABAYA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan Kota Surabaya tak perlu kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), meski angka corona (Covid-19) di ibu kota Jawa Timur ini masih terus meningkat.

Terawan mengatakan PSBB diterapkan atas permintaan pemerintah daerah setempat berdasarkan kesanggupan dalam penerapannya.

"Tidak (perlu). Semua namanya PSBB itu permintaan dari daerah, karena menyangkut kesanggupannya dalam penerapannya," kata Terawan saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya, Rabu (24/6).

Menurutnya, keputusan soal PSBB juga tak boleh semena-mena. Setiap pemangku kebijakan di Surabaya harus mendiskusikan cara agar kasus corona dan kasus kematian di wilayah ini bisa segera mereda.

"Tidak boleh semena-mena juga. Tinggal didiskusikan aja teknik-teknik apa yang bisa membuat kasus di Surabaya ini bisa mereda, turun dan terutama kasus kematiannya bisa turun, bahkan kalau bisa zero," ujarnya.

Sebelumnya pakar epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) dr Windhu Purnomo mengatakan attack rate atau tingkat serangan infeksi corona di Surabaya mengalami peningkatan sebanyak 75 persen, usai masa PSBB dihentikan dua pekan lalu.

"Attack rate di Surabaya mengalami peningkatan 75 persen. Jika ketika PSBB attack rate-nya 90 per 100.000 penduduk maka ketika masa transisi naik jadi 150,7 per 100.000," ujar, Windhu.

Artinya, kata dia, tiap 100.000 penduduk di Surabaya, 150 orang diantaranya terinfeksi corona. Angka itu, membuat Surabaya menjadi daerah dengan attack rate tertinggi dibanding kota-kota lain di Indonesia.

"Surabaya tertinggi se-Indonesia. Artinya tiap 100 ribu penduduk, 150 orang lebih terinfeksi. Itu masih puncak gunung es," katanya.

Tak hanya itu, case fatality rate (CFR) atau tingkat kematian di Surabaya juga terpantau masih mengalami peningkatan. Windhu mengungkapkan di Kota Pahlawan angka kematian mencapai 7,8 persen. Angka itu bahkan lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 5,6 persen. (FHR)