Pagu Indikatif Kemenperin Turun Jadi Rp2,6 T pada 2022

Tajuk.co 3/6/2021 08:00 WIB
image
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang K saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI

Tajuk.co, JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pagu indikatif kementeriannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 hanya Rp2,6 triliun. Angkanya turun 17 persen dari jatah 2021 yang sebesar Rp3,18 triliun.
Agus menjelaskan dana itu akan digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp797,59 miliar, belanja operasional Rp360,57 miliar, dan belanja non operasional Rp1,45 triliun. Belanja non operasional ini terdiri dari kegiatan prioritas nasional sebesar Rp1,02 triliun dan kegiatan non prioritas sebesar Rp430,19 miliar.
"Dari pagu tersebut terdapat alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp969 miliar," ungkap Agus dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (2/6).
Sementara, Agus menjabarkan alokasi pagu indikatif akan disebar ke berbagai unit eselon 1. Rinciannya, Sekretariat Jenderal sebesar Rp220 miliar, Ditjen Industri Agro sebesar Rp100 miliar, Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil sebesar Rp104 miliar, serta Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Rp116 miliar.
Lalu, Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebesar Rp291 miliar, Inspektorat Jenderal Rp40 miliar, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Rp663 miliar, Ditjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Rp91 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Rp982 miliar.
Kemudian, beberapa program prioritas nasional yang direncanakan Kementerian Perindustrian pada 2022, seperti perbaikan rantai pasok di industri minuman, program pendidikan dan pelatihan vokasi, dan program dukungan manajemen.
Namun, Agus mengusulkan ada tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Hal ini karena dana yang dianggarkan untuk kementeriannya pada 2022 relatif kecil. Tambahan anggaran itu rencananya akan digunakan untuk dua jenis program, yakni super prioritas sebesar Rp1,39 triliun dan pendukung Rp1,61 triliun.
Agus merinci program super prioritas yang dimaksud, antara lain pembangunan Indonesia manufacturing center sebesar Rp433 miliar, pembangunan PIDI, peralatan, upskilling, dan reskilling sebesar Rp341 miliar, material center dan restrukturisasi IKM sebesar Rp92 miliar, pengembangan WUB sebesar Rp150 miliar, neraca komoditas sebesar Rp40 miliar, dan pengadaan infrastruktur pendukung program pengendalian IMEI Rp96 miliar.
Lalu, penyediaan lahan serta pendampingan proyek KPBU Teluk Bintuni Rp52 miliar, kampanye dan fasilitas sertifikasi industri halal sebesar Rp25 miliar, implementasi industri 4.0 dan penanganan limbah produksi pada industri penyempurnaan dan pencetakan kain melalui restrukturisasi mesin Rp106 miliar, pengembangan industri produk karet di kawasan Sei Mangkei Rp25 miliar, serta pembinaan dan penguatan kerja sama internasional Rp30 miliar. (KSL)