Pemerintah Lunasi Utang Senilai Rp90 Triliun Kepada PLN dan Pertamina

Tajuk.co 20/11/2020 15:15 WIB
image
Pemerintah lunasi utang kepada PLN dan Pertamina. (foto: pln)

Tajuk.co, JAKARTA - Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata memastikan, bahwa menjelang akhir tahun pemerintah telah membayar dana kompensasi pada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) dengan besaran masing-masing Rp45 triliun atau total senilai Rp90 triliun lebih. Dana kompensasi tersebut dibayarkan pemerintah atas selisih harga jual eceran bahan bakar minyak/BBM yang ditujukan untuk menjaga cashflow dua perusahaan milik negara tersebut.

"Jadi pemerintah telah membayar Rp45,4 triliun untuk PLN dan Rp45 triliun untuk Pertamina," kata Isa kepada wartawan melalui sambungan video conference  di Jakarta, Jum'at (20/11/2020).

Isa mengatakan bahwa, kompensasi yang dibayarkan pemerintah kepada dua BUMN energi tersebut merupakan jumlah yang sangat besar. Bahkan jumlahnya juga melebihi penyertaan modal negara/PMN kepada BUMN manapun. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan PMN kepada Pertamina. Terkecuali PLN, menurutnya PLN masih mendapatkan PMN sebesar Rp5 triliun.

"Untuk PLN, tahun ini pemerintah juga memberikan PMN senilai Rp5 triliun," katanya.

Menurut Isa, pembayaran kompensasi kepada dua perusahaan BUMN tersebut sangat penting bagi kelangsungan operasional perseroan. Terlebih pada saat masa pandemi seperti saat ini, dimana kinerja keuangan perseroan sangat terdampak.

"Kita tahu persis PLN dan Pertamina merupakan dua BUMN vital yang memang harus dipastikan tidak boleh mengalami gangguan dalam operasionalnya demi melayani masyarakat. Makanya kita kasih support cashflow masing-masing Rp45 triliun," ujar dia.

Dalam APBN tahun 2020, pemerintah menganggarkan dana kompensasi senilai Rp91 triliun. Adapun  rinciannya adalah, Rp45,4 triliun untuk PLN, untuk Pertamina Rp45 triliun, dan sisanya senilai Rp660 miliar untuk PT AKR Corporindo. (TIO)