Penyidik Kejagung Periksa Eks Politisi NasDem Andi Irfan di KPK

Tajuk.co 18/9/2020 15:22 WIB
image
Politikus Nasdem, Andi Irfan Jaya, tersanga kasus dugaan suap, gratifikasi, dan permufakatan korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Foto: bpp/tajuk.co

Tajuk.co, JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Agung, Jumat (18/9), memeriksa tersangka Andi Irfan Jaya dalam penyidikan dugaan suap, gratifikasi, dan permufakatan korupsi tersangka jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Pemeriksaan itu tidak dilakukan di Gedung Kejaksaan Agung, melainkan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tersangka AIJ dibawa ke KPK dalam rangka pemeriksaan oleh penyidik tim Kejaksaan Agung, " ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Jumat (18/9/2020).

Ali menjelaskan jika Ihwal materi pemeriksaan menjadi wewenang penyidik Kejaksaan Agung. Hal ini dikarenakan, pemeriksaan politikus Nasdem di Gedung KPK hanya sebatas bentuk sinergi antar aparat penegak hukum.

"KPK fasilitasi tempat penahanan dan pemeriksaan tersangka," ucap Ali.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejakgung) Febrie Adriansyah mengatakan, penyidik akan mendalami terkait konstruksi dan peran lengkap Andi Irfan.

Dalam pemeriksaan, kata Febrie, penyidik, pun akan menggali tentang siapa pengendali Andi Irfan.

“Kita akan melihat pasal-pasal sangkaannya. Terutama tentang kesepakatan dia, bersama-sama Pinangki itu,” terang Febrie.

Kata Febrie, perlu pendalaman yang akurat dalam penyidikan terkait peran Andi Irfan di pusaran kasus dugaan suap, gratifikasi, serta pemufakatan jahat bersama Djoko dan Pinangki. Terutama, soal aliran uang yang diterima Andi Irfan, dari Joko sebelum sampai ke Pinangki.

Dalam penyidikan tersangka Pinangki, Febrie pernah menerangkan, Joko menyerahkan uang sedikitnya 500 ribu dolar AS (Rp 7,5 miliar) lewat perantara Andi Irfan. Uang haram tersebut diyakini sebagai panjar kepada tersangka Pinangki, supaya mengatur upaya penerbitan fatwa dari Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan terpidana Joko dari vonis MA 2009.

Joko adalah terpidana korupsi Bank Bali 1999 yang pernah divonis dua tahun penjara pada 2009. Namun, Joko berhasil kabur ke Papua Nugini, dan jadi buronan selama 11 tahun, sebelum akhirnya ditangkap pada 30 Juli 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kejagung sendiri pernah mengungkap adanya rencana jahat yang sudah dibicarakan antara Pinangki, dan Andi Irfan kepada Djoko. Pinangki menggandeng Andi Irfan saat menawarkan proposal fatwa MA, kepada Djoko dua kali di Malaysia, pada November 2019.

Nilai proposal fatwa dikatakan mencapai 10 juta dolar. Terungkap dalam penyidikan, kata Febrie, Joko memberi panjar 500 ribu dolar kepada Pinangki lewat perantara Andi Irfan.

Dikonfirmasi langsung hal tersebut, Andi Irfan lebih memilih bungkam, dan berlalu sembari masuk ke dalam mobil tahanan.(BPP)