PKB Prihatin Bantuan Pendidikan Pesantren Disunat

Tajuk.co 18/9/2020 10:09 WIB
image
Ratna Juwita Sari (Foto: Dpr.go.id)

Tajuk.co, JAKARTA- Politikus PKB yang jadi Anggota Badan Anggaran DPR RI, Ratna Juwita Sari menyatakan prihatin dengan pemotongan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren pada RAPBN 2021. Padahal di tahun ini, anggaran tersebut masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Terlebih hingga saat ini, vaksin Covid-19 belum ditemukan.

"Ini memprihatinkan. Asumsi kami pandemi ini masih tetap berlanjut di 2021. Kalau pemerintah tidak bisa ambil bagian untuk bisa hadir di Pesantren dan memberikan bantuan tersebut, 18 juta santri dan para kiai harus berjuang sendirian menghadapi pandemi ini," kata Ratna di Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Tidak sampai disitu, Alumnus Magister Manajemen, STIE Mahardika Surabaya itu juga berpesan agar anggaran Kementerian/Lembaga digunakan pada program yang jelas manfaatnya untuk masyarakat. Apalagi, Indonesia saat ini tengah berjuang untuk keluar dari krisis masa pandemi, sehingga bantuan pada pesantren itu sangat dibutuhkan.

"Kami titip benar anggaran yang kita peroleh sebagian besar dari hutang ini, agar bisa dimaksimalkan penggunaannya termasuk di Kementerian/Lembaga, bagaimana proporsi belanja operasional dan belanja publik bisa benar-benar memiliki output, outcome, dan result base punya indikator yang jelas," ujarnya.

Wakil Sekretaris Muslimat NU itu mewanti-wanti agar jangan sampai belanja pemerintah lebih banyak proporsinya dari pada belanja publik. Harus ada lebih banyak sekolah-sekolah diguyur dengan anggaran yang cukup agar pembangunan SDM tetap berjalan.

"Jangan sampai belanja publik ternyata setelah kita breakdown banyak sekali kepentingan-kepentingan dari Kementerian/Lembaga di dalamnya, ini yang akan sangat kami sesalkan. Karena hingga kini banyak daerah yang harus di-refocussing dan direalokasi anggarannya sehingga mereka tidak bisa menjalankan program yang sudah direncanakan dengan maksimal," pungkasnya. (MMU)