Polemik Mobil Dinas, Saut Minta Masyarakat Awasi Dinamika Internal KPK

Tajuk.co 16/10/2020 14:32 WIB
image
Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Foto: bpp/tajuk.co

Tajuk.co, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyoroti polemik pengadaan mobil dinas bagi paea pejabat lembaga antirasuah.

Menurut Saut, dinamika yang berada di Internal KPK harus diawasi masyarakat, lantaran proses pengadaannya tidak pernah dibahas bersama pihak terkait, termasuk Dewan Pengawas KPK sehingga mereka berbeda pendapat dengan pimpinan KPK.

"Pertanyaannya menarik dinamika di dalam itu seperti apa," ujar Saut saat dimintai konfirmasi atas perbendaan pendapat tersebut, Jumat (16/10/2020).

Saut mengatakan, agar masyarakat bisa mengawasi Pimpinan KPK dan Dewas KPK saat ini, menurutnya masyarakat harus tahu mau kearah mana sistem pemberantasan Korupsi saat ini.

"Jadi dinamika didalam (KPK) sekarang perlu, ya Dewas KPK perlu di awasi, KPK perlu di awasin, maksud saya masyarakat harus sudah melihat kearah mana pemberantasan korupsi di Indonesia," ucap Saut.

Seperti yang diketahui, Dewan Pengawas KPK memastikan bakal menolak fasilitas mobil dinas. Penolakan dilayangkan pasca KPK mengusulkan anggaran mobil dinas untuk pimpinan, Dewas dan pejabat struktural. Usulan itu telah disetujui Komisi III DPR.

"Kami Dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas tersebut," tegas Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020) kemarin.

Tumpak menjelaskan alasan di balik sikapnya menolak mobil dinas untuk Dewas. Dikatakan, Dewas telah mendapat tunjangan transportasi. Menurutnya, tunjangan itu telah cukup bagi jajaran Dewas.

"Berdasarkan Perpres tentang penghasilan Dewas, sudah ada diberikan tunjangan transportasi. Sudah cukuplah itu. Begitu sikap kami," kata Tumpak.

Untuk itu, Ketua Dewas KPK itu memastikan usulan mobil dinas bukan berasal dari Dewas. Tumpak juga mengaku tidak mengetahui usulan penganggaran mobil dinas untuk Pimpinan, Dewas dan pejabat struktural lembaga antikorupsi.

"Kalau kami dari Dewas tidak pernah mengusulkan diadakan mobil dinas bagi Dewas. Kami tidak tahu usulan darimana itu," ucapnya.

Adapun penolakan terhadap fasilitas mobil dinas bukan pertama kali dilakukan Tumpak. Tumpak bersama pimpinan KPK Jilid I lainnya juga menolak mobil dinas saat itu. Sikap serupa juga ditunjukkan pimpinan KPK jilid selanjutnya. Dengan demikian, pimpinan KPK jilid V akan menjadi pimpinan pertama yang menerima fasilitas mobil dinas.

"Kalau tanya pengalaman saya dulu waktu pimpinan KPK jilid pertama kami juga menolak pemberian mobil dinas. Saya lihat pimpinan-pimpinan setelahnya juga sama. Jadi kalau lah itu benar (anggaran mobil dinas) baru kali inilah pimpinan diberi mobil dinas," katanya.(BPP)