Rektor UNJ Diduga Jadi Otak Gratifikasi di Kemendikbud

Tajuk.co 22/5/2020 22:48 WIB
image
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: kpk

Tajuk.co, JAKARTA- Deputi penindakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Karyoto mengatakan bahwa pihaknya menduga Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menjadi otak dibalik 'saweran' THR yang ditujukan untuk sejumlah pejabat di lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Rektor UNJ sekitar tanggal 13 Mei 2020 diduga telah meminta kepada Dekan Fakultas dan Lembaga di UNJ untuk mengumpulkan uang THR masing-masing Rp5 juta melalui Dwi Achmad Noor selaku Kabag Kepegawaian UNJ," kata Karyoto dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (23/5/2020) dini hari.

THR tersebut rencananya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud.

Ia menjelaskan, berdasarkan instruksi Rektor UNJ maka terkumpul uang sebesar Rp55 juta hasil saweran dari 8 Fakultas, 2 Lembaga Penelitian dan Pascasarjana. Kemudian, pada tanggal 20 Mei 2020 Dwi Achmad Noor membawa uang Rp37.000.000 ke kantor Kemendikbud.

"Selanjutnya uang itu diserahkan kepada Karo SDM Kemendikbud sebesar Rp 5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp2,5 juta serta Parjono dan Tuti selaku staf SDM Kemendikbud masing-masing sebesar Rp 1 juta. Setelah itu Dwi Achmad Noor diamankan (dalam OTT) tim KPK dan Itjen Kemendikbud," ungkapnya.

Dari tangan Dwi, KPK berhasil menyita sejumlah alat bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27.500.000.

Pasca OTT, lembaga antirasuah pun melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga terkait masalah ini antara lain Komarudin selaku Rektor UNJ, Sofia Hartati selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan.

Kemudian, Tatik Supartiah selaku Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud, Diah Ismayanti selaku Karo SDM Kemendikbud, Dinar Suliya dan Parjono selaku Staf SDM Kemendikbud.

"Setelah dilakukan permintaan keterangan, belum ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara sehingga selanjutnya dengan mengingat kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," tuturnya.

Meski belum ada bukti keterlibatan penyelenggara negara, KPK tetap mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak melakukan tindakan apapun terkait korupsi.

"KPK menghimbau kepada penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi dan atau menerima gratifikasi, terlebih dalam situasi prihatin saat ini dengan adanya musibah wabah COVID-19," kata Karyoto.(BPP)